*5,6 Juta dari 35 Juta Pekerja Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan
KEMENKO PMK - Sebagai upaya untuk menyejahterakan para pekerja di Indonesia, pemerintah akan memastikan para pekerja mendapat program jaminan sosial ketenagakerjaan yang merupakan hak pekerja sekaligus perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarganya.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy saat memberi sambutan pada acara Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan dan Penyerahan Penghargaan Jaminan Sosial Nasional (Paritrana Award) Tahun 2022, di Istana Wakil Presiden Jakart, Kamis (27/10).
Pada kesempatan itu, turut hadir Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sekaligus membuka Pencanangan Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan.
“Harus kita sadari, peran pekerja sangat strategis dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Memberikan hak para pekerja merupakan bagian penting untuk mendorong produktivitas para pekerja dan secara tidak langsung turut menjaga stabilitas perekonomian negara,” kata Menko PMK.
Lanjutnya, hak para pekerja dimaksud tidak hanya berupa pemberian gaji atau upah yang layak, akan tetapi juga pemberian Jaminan Sosial sebagaimana diamanahkan dalam UU Dasar 1945 pasal 28H ayat (3).
“Seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun serta risiko hilangnya pekerjaan dikarenakan pemutusan hubungan kerja yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya sebagian besar penghasilan,” ujarnya.
Sementara itu, jika dikaitkan dengan tujuan pembangunan dalam mewujudkan masyarakat sejahtera, pemberian jaminan sosial kepada tenaga kerja adalah salah satu bentuk upaya perlindungan sosial sepanjang hayat dan berkelanjutan yang diberikan pada fase kelima kehidupan manusia (fase usia produktif).
Dengan terselenggaranya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang menyeluruh diharapkan dapat memberikan kesejahteraan bagi para pekerja.
Adapun Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi kepada provinsi, kabupaten/kota, perusahaan dan UKM yang telah memberikan perhatian dan dukungan dalam implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di daerah.
“Semoga penganugerahan Paritrana Award ini, dapat lebih menggugah kepedulian dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Sekali lagi, Selamat bagi para pemenang,” kata Muhadjir.
Di tempat yang sama, Direktur Utama BPJS Anggoro Eko Cahyo mengatakan, pihaknya akan terus bekerja sama dengan stakeholder untuk mengoptimalkan jaminan sosial ketenagakerjaan ini.
“Karena kita tidak bisa bekerja sendiri, mari sama-sama menyejahterakan pekerja Indonesia agar mereka lebih baik lagi,” tuturnya.
Sebagai catatan, saat ini peserta BPJS Ketenagakerjaan yang sudah terdaftar sebanyak 3,8 juta pekerja non-ASN, 1,2 juta pekerja rentan yang iurannya dari anggaran pemerintah daerah dari 34 provinsi dan 514 kab/kota, dan 598 ribu pekerja rentan yang dilindungi oleh perusahaan. Total mencapai 5,6 juta pekerja.
Sementara total tenaga kerja aktif di Indonesia saat ini meningkat sebanyak 35 juta pekerja, dari sebelumnya 30,6 juta pekerja pada tahun lalu. Di antaranya 22 juta pekerja formal (pekerja penerima upah), 4,6 juta pekerja informal, dan 8 juta pekerja jasa konstruksi.
Hadir juga dalam acara tersebut, Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Adriansyah Noor, Jajaran pemerintah kab/kota beserta para pejabat dan tamu undangan.
Adapun Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award Tahun 2021 diberikan kepada beberapa kategori, yaitu:
Kategori UKM
Terbaik 1: Toko Rotu Bun Delcious, Bangka Belitung
Terbaik 2: Toko Oleh-Oleh Indang Apang Galeri, Kalimantan Tengah
Terbaik 3: Es Cendol Elizabeth, Jawa Barat
Kategori Badan Usaha Skala Menengah
Terbaik 1: RSAB Aisyiah Bojonegoro
Terbaik 2: Perumda BPR Bank Yogya
Terbaik 3: : Pengrajin perak pt kapit mas Bali
Kategori Badan Usaha Skala Besar
Terbaik 1: Bank Jabar Banten
Terbaik 2: Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Terbaik 3: PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Kategori Pemerintah Daerah Provinsi
Terbaik 1: Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Terbaik 2: Pemerintah Provinsi Papua Barat
Terbaik 3: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Kategori Khusus Badan Usaha dan Pemerintah Daerah
PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
