Jakarta (23/7) -- Presiden RI Joko Widodo belum lama ini membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Komite itu dibentuk sebagai langkah extraordinary penanganan Covid-19 yang pernah disebutkan oleh Presiden. Selain itu, pembentukan komite menimbang sejumlah hal. Salah satunya dikarenakan penurunan berbagai aktivitas ekonomi yang membahayakan perekonomian nasional.
Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penyaluran jaring pengaman sosial (JPS) dalam rangka pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di masa pandemi sebagai bentuk langkah extraordinary. Bentuk JPS yang saat ini gencar dipercepat penyalurannya adalah Bantuan Khusus Sembako (Bansus) untuk Jabodetabek, dan bantuan Sosial Tunai (BST) nasional.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Tubagus Ahmad Choesni menjelaskan, meski pada awalnya penyaluran Bansus dan BST sempat terlambat dalam, tetapi saat ini keterlambatan sudah berhasil dikejar.
Terlebih, kata Choesni, progress dan report harian dari penyaluran Bansus dan BST mudah terpantau dan selalu real time. Sehingga akan memudahkan dalam penanganan dan perbaikan kebijakan.
"Dalam masa perpanjangan penanganan ekonomi nasional, ketepatan waktu dan real time perlu terus dipertahankan," ucap Choesni dalam Rapat Koordinasi Tingkat Eselon I Optimalisasi Bantuan Sosial Khusus Sembako dan Bantuan Sosial Tunai, yang diikuti oleh pejabat Eselon I dari Kemensos, Kemendagri, Kemenkeu, pada Kamis (23/7).
Penyaluran Bansus Sembako Jabodetabek hingga hari ini sudah mencapai tahap penyaluran ke-6, sedangkan BST non Jabodetabek sudah mencapai tahap ke-3.
Realisasi Bansus Sembako sudah mencapai 100 persen.
Untuk mengoptimalkan bansus sembako, menurut Choesni, memerlukan sinergi dan intervensi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Sosial. "Pemda Jabodetabek sudah menyiapkan data KPM yang sudah dikoordinasikan pengelolaannya oleh Pusdatin Kemsos," tuturnya.
Rencananya, penyaluran bansus akan diselesaikan hingga akhir Desember 2020 hingga tahap ke-12 dan sekali salur dalam satu bulan. Pihak pemda telah mengusulkan 2.241.000 KPM dari Pemda DKI, dan 1,9 juta KPM dari Pemerintah Pusat. Sosialisasi dan Koordinasi perpanjangan bansus, kata Choesni, perlu dilakukan oleh pihak pemda dan pusat.
"Sosialisasi bahwa bansus sembako diperpanjang perlu dilakukan dan diperkuat. Kemendagri mengingatkan untuk pelibatan pemda sesuai dengan UU 23 tahun 2014. Selain itu, Kemendagri siap beri dukungan dalam sosialisasi," terangnya.
Sedangkan, realisasi BST belum mencapai target 100 persen. Rencananya penyaluran BST Tahap 4-9 (Juli-Desember 2020) akan disalurkan secara dirapel per dua bulan : Juli Agt—Sept Okt—Nov Des.
Untuk mengoptimalkan penyaluran BST dalam hal ini pengoptimalan data dan pemenuhan pagu, pemda perlu menguatkan kerja sama dengan Pusadtin kemsos dan memberikan data ke Pusdatin.
"Data diberikan oleh pemda dan diinput melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS NG) Bekerja sama dengan pusdatin akan disiapkan buffer stock untuk pemenuhan pagu," tukasnya.
Menurut Choesni, masyarakat perlu diberikan sosilaisasi bahwa BST telah disalurkan ke rekening Himbara pribadi yang telah dicantumkan saat mengajukan BST.
"Pemberitahuan ke KPM bekerjasama dengan dinas sosial setempat," pungkasnya. (*)
