Jambi (17/06), Dalam rangka memastikan kebijakan pemerintah pusat telah dilaksanakan dengan baik di lapangan, Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK, Letjen TNI (Purn) Sudirman melakukan kunjungan di Provinsi Jambi (17-18/6).
Deputi Sudirman diterima oleh Gubernur Jambi Al Haris. Memulai pertemuan, Sudirman menjelaskan maksud kunjungannya. "Kami datang ke Jambi untuk dapat melihat secara langsung terkait capaian pelaksanaan kebijakan dana Desa khususnya untuk penggunaan BLT Desa, ketahanan pangan, penanganan Covid dan pemberdayaan masyarakat, " ujar Sudirman.
Dalam pertemuan ini banyak hal yang dibahas utamanya tentang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Jambi mempunyai cara tersendiri dalam mengentaskan kemiskinan yaitu dengan memandirikan keluarga miskin melalui program pendidikan hingga SMA/SMK dan beasiswa di jenjang perguruan tinggi. Selain itu pemberian bantuan modal usaha produktif. "Melalui program ini, diharapkan keluarga miskin dapat berdaya dan mandiri sehingga dapat keluar dari kemiskinan, keluar dari daftar keluarga miskin penerima Bansos, " jelas Haris.
Kegiatan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan, salah satunya ke Desa Maro Sebo, kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Didampingi oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial, Mustikorini Indrijatiningrum, Deputi Sudirman menyampaikan terima kasih bahwa desa Maro Sebo telah memanfaatkan Dana Desa dengan baik sehingga Desa Maro Sebo meningkat statusnya menjadi desa mandiri.
"Kami datang kesini ingin lebih banyak mendengar dari para pendamping desa, aparatur desa dan juga masyarakat mengenai dinamika yang ada dalam pengguna dana Desa. Hasil monitoring sebagai bahan masukan rekomendasi dan dibahas dalam rapat koordinasi lintas Kementerian/Lembaga yang secara rutin dilakukan setiap bulan,” ungkap Indri.
Diskusi dengan Kades dan perangkat Desa serta para pendamping desa diketahui bahwa Dana Desa sebesar Rp. 661 juta telah dipergunakan untuk pembangunan desa, pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa dan pelaksanaan Desa tanggap Covid-19. Alokasi ketahanan pangan dipergunakan untuk pengembangan tanaman padi dan padat karya tunai desa. Kelompok masyarakat dibayar upahnya mengolah lahan pertanian dari pembukaan lahan, pembersihan, penyemaian benih dan penanaman padi. "Jadi PKTD nya 100% untuk upah bagi masyarakat agar perputaran uang di desa hidup," ungkap pendamping Desa.
Dalam kesempatan diskusi dengan perangkat desa Maro Sebo, masyarakat mengharapkan bahwa ke depan diharapkan lebih banyak alokasi Dana Desa yang dapat dipergunakan untuk memberikan pelatihan dan pemberdayaan masyarakat desa. "Kami menginginkan warga desa yang telah selesai menempuh pendidikan sarjana tidak keluar desa tetapi ikut serta membangun Desa bersama masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada," harap Kades Maro Sebo. (*)
