KEMENKO PMK -- Pemerintah telah menetapkan imunisasi rutin lengkap sebagai prasyarat pendaftaran masuk Sekolah Dasar melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri Tahun 2022 antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Koordinasi tersebut untuk memastikan setiap sekolah memasukkan agenda Bulanan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) sebagai kegiatan wajib Unit Kesehatan Sekolah (UKS) sehingga adanya kesadaran dari orang tua untuk mengimunisasi anak-anaknya.
BIAS merupakan kegiatan nasional meliputi pemberian imunisasi pada anak Sekolah Dasar (SD) sederajat yang dilaksanakan dua kali setahun pada setiap bulan Agustus untuk imunisasi Campak, Rubela, dan Human Papiloma Virus (HPV). Sedangkan setiap bulan November untuk imunisasi Diphteria Tetanus (DT) dan Tetanus diphteria (Td).
Kementerian Kesehatan mencatat, cakupan BIAS pada tahun 2022 sudah mencapai 90 persen. Namun, Masih ada capaian imunisasi Tetanus Diphteria lanjutan yang masih di bawah 90 persen. Untuk meningkatkan cakupan tersbut diharapkan Kolaborasi pemerintah pusat, daerah, tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat lebih ditingkatkan.
Untuk mengejar cakupan imunisasi tersebut, pemerintah menggelar Webinar Pastikan Imunisasi Rutin di Lengkapi Pada Usia Sekolah Dalam Rangka Koordinasi dan Evaluasi Cakupan Hasil Pelaksanaan BIAS Tahun 2022 secara hybrid pada Selasa (28/02/2023).
Webinar tersebut dimoderatori oleh Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemenko PMK Nia Reviani. Ia mengatakan bahwa pemberian imunisasi dilakukan untuk memberikan perlindungan kepada anak usia Sekolah Dasar terhadap penyakit seperti campak, rubela, difteri, dan tetanus.
"Pemberian imunisasi lanjutan kepada anak-anak sangat penting sehingga mereka memiliki kekebalan tubuh yang baik. Karena imunitas kita ini bisa turun, makin tahun perlu ada booster ulang," jelasnya.
Pelaksanaan BIAS dimulai dari pelaporan data sasaran peserta dari sekolah kepada Puskesmas setempat untuk penyiapan logistik vaksin dan vaksinator. Kegiatan tersebut difasilitasi oleh penyelenggara sekolah.
Menurut Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes Prima Yosephine menjelaskan pentingnya imunisasi rutin lengkap kepada anak untuk membentuk kekebalan kelompok atau Herd Immunity.
"Anak yang tidak di imunisasi lengkap tidak memiliki kekebalan sempurna terhadap penyakit-penyakit berbahaya sehingga mudah tertular penyakit, dan dapat menjadi sumber penyakit bagi orang lain," Ucapnya.
Sejalan dengan hal tersebut Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbudristek Kurniawan mengatakan dukungan yang telah diberikan dengan meluncurkan Kampanye Sekolah Sehat untuk mewujudkan anak Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas berkarakter.
"Kami telah menjalankan Kampanye Sekolah Sehat dimana beberapa SD kita jadikan percontohan seperti di SDN Benhil 05 Jakarta dengan kegiatan Semarak Sehat Imunisasi Sehat Anak Negeri," Katanya.
Penguatan skrining riwayat imunisasi peserta didik baru juga penting dilakukan, dimana pihak sekolah mencantumkan catatan kaki pada formulir penerimaan peserta didik baru untuk informasi pengingat kepada orang tuanya.
Selain itu, kemanan dari imunisasi yang diberikan kepada anak juga menjadi perhatian bagi pemerintah untuk mengantisipasi Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI). Menurut Komite Nasional PP KIPI Julitasari Sundoro menuturkan bahwa prosedur pemberian imunisasi yang benar dapat mengurangi resiko KIPI.
"Sejauh ini laporan yang masuk ke kami rata-rata anak yang telah di imunisasi mengalami reaksi lokal dimana terjadi pembengkakan di lokasi suntikan. Pembengkakan terjadi selama 30 menit setelah imunisasi kemudian secara bertahap menurun dan hilang pada 10 hari setelah imunisasi," Tuturnya.
Maka dari itu, diperlukan dukungan dari seluruh mitra pembangunan terhadap strategi dan upaya dalam mengedukasi orang tua atau wali peserta didik tentang keamanan vaksin dan pentingnya anak mendapatkan imunisasi rutin lengkap perlu dilanjutkan.
