KEMENKO PMK -- Penanganan kesehatan di 6 (Enam) Provinsi Papua menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam mempercepat pembangunan manusia. Dalam hal ini permasalahan kesehatan seperti Tuberkulosis (TBC), Polio, dan Stunting masih menjadi masalah kesehatan yang penanganannya tengah dipercepat.
Maka dari itu, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan Rapat KoordinasiPenanggulangan Tuberkulosis (TBC), Peningkatan Cakupan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio, dan Percepatan Penurunan Stunting di 6 (Enam) Provinsi Wilayah Tanah Papua, di Kantor Gubernur Papua Barat Daya, pada Senin (30/9/2024).
Untuk permasalahan TBC, hingga Agustus 2024 dari 6 provinsi di Tanah Papua, baru Prov. Papua Barat yang berhasil mencapai target penemuan kasus TBC per Agustus > 60%, namun masih ada pekerjaan rumah, mengingat belum semua kasus TBC yang ditemukan diobati dan berhasil pengobatannya. Sementara, lima Provinsi lain masih perlu upaya lebih optimal untuk menemukan kasus dan mengobati sampai sembuh.
Kemudian, untuk permasalahan Polio, sejak pertama kali dicanangkan pada 4 Mei 2024 sampai dengan 24 September 2024, hanya ada 2 daerah dari 42 Kabupaten dan Kota di Tanah Papua yang memenuhi target minimum cakupan Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Polio 95%, yaitu Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Teluk Bintuni. Cakupan PIN Polio 6 Provinsi di Tanah Papua rata-rata 54,7% dosis 1 dan 38,1% dosis 2.
Selanjutnya, prevalensi stunting di Papua Barat Daya tahun 2023 masih termasuk kategori sangat tinggi yakni 31% dan diatas prevalensi stunting nasional 21,5% dan Papua Barat Daya menempati urutan tertinggi ke-4 di Indonesia setelah Papua Tengah, NTT dan Papua Pegunungan. Seluruh provinsi di Papua menempati urutan 14 provinsi tertinggi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan, untuk mengatasi berbagai permasalahan kesehatan di seluruh wilayah Papua terdapat dua hal yang harus dituntaskan, yaitu koordinasi antar sektor yang harus diperkuat, dan masalah pembiayaan.
Muhadjir menyampaikan, untuk koordinasi lintas sektor, dalam melaksanakan percepatan penanganan tuberkulosis, PIN Polio, dan penanganan stunting dimulai dengan pendataan seluruh sasaran dan penderita masalah kesehatan dengan baik. Kemudian data tersebut disampaikan ke tingkat kelurahan, dan distrik pemerintah daerah, supaya mendapatkan intervensi yang lebih cepat dan tepat sasaran.
"Saya mohon peranan aparat pemerintah di seluruh tingkatan, mulai dari kelurahan, kepala distrik, sampai kabupaten kota. Mohon dari puskesmas yang betul-betul proaktif menyampaikan laporan dan informasi kepada aparat kepala pemerintahan di tingkat masing-masing," ujar Menko PMK.
Menko PMK menyoroti permasalahan imunisasi polio yang masih cukup rendah capaiannya di seluruh wilayah Papua. Dia meminta supaya percepatan dilakukan dengan mengimunisasi polio setiap anak yang belum mendapatkan imunisasi. Menurutnya, ini bisa dilakukan melalui dinkes terkait, tenaga puskesmas, serta bekerja sama dengan unsur organisasi masyarakat dan mahasiswa.
"Puskesmas di sini tenaganya tidak cukup. Bisa menggandeng yang lain. Seperti mahasiswa untuk mengoptimalkan kerjanya kalau hanya mengoptimalkan tenaga puskesmas tidak akan tuntas. Ini contoh yang bagus Kepala Distrik harus tahu sasaran anak di wilayah tanggung jawabnya yang belum diimunisasi, untuk bisa tercapai targetnya" jelasnya.
PIN Polio bertujuan memutus penularan virus Polio pada Kejadian Luar Biasa (KLB) Polio, dengan capaian cakupan imunisasi polio Harus tinggi dan merata. Mengingat capaian masih rendah dilakukan Perpanjangan pelaksanaan PIN Polio di Tanah Papua sampai 31 Oktober 2024.
"Papua harus kejar target sampai selesai. Berapapun bertemunya anak yang belum diimunisasi langsung bukakan vial vaksin polio kasih dia, kemudian dibuatkan laporan," imbuh Muhadjir.
Selanjutnya untuk pembiayaan, khususnya percepatan PIN Polio, Menko PMK menjelaskan akan perlu dana dari lintas sektor, termasuk dari Kementerian Kesehatan, dan juga bantuan dana siap pakai dalam membantu pembiayaan daerah yang masih kekurangan anggaran.
"Tolong nanti kita selesaikan. Ini apalagi saya mohon dari unsur TNI juga perlu dilibatkan, perlu ada dana operasional. Dari Kemenkes merancang dalam minggu ini dirancang dilaporkan dan akan kita cari solusi bersama Kemenko PMK," ungkapnya.
Kegiatan Rapat Koordinasi ini dihadiri secara luring Pj. Sekda Papua Barat Daya Jhony Way; Dirjen Bangda Kemendagri Restuardy Daud; Plt. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes Anas Ma’ruf; Direktur Pengelolaan Imunisasi Prima Yosephine; secara daring dihadiri Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi; Dirjen Kesmas Kemenkes Maria Endang Sumiwi; Sestama BKKBN, Bapak Drs. Tavip Agus Rayanto, M.Si; Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, KemendesPDTT Teguh Hadi Sulistiono Direktur KGM Bappenas Diah Lenggogeni; dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda seluruh wilayah Provinsi Papua.
