KEMENKO PMK - Kegiatan Sarasehan Revitalisasi Trisakti telah memasuki hari kedua pada Selasa (4/7/2023) yang diselenggarakan di Gedung Herritage Kemenko PMK Jakarta. Tema yang diangkat pada hari ini yaitu Berdikari di Bidang Ekonomi.
Acara tersebut dimoderatori oleh Katiman selaku Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan Kemenko PMK. Dengan pembicaranya yakni Nunung Nuryartono selaku Guru Besar Bidang Pembangunan Ekonomi IPB sekaligus Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Arif Budimanta Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, dan Anggota Dewan Pengarah BRIN Tri Mumpuni.
Deputi Nunung menjelaskan bahwa penerapan Sistem Ekonomi Pancasila yang berasaskan kekeluargaan, kegotong-royongan dan kerjasama menjadi basis pembangunan yang berkelanjutan.
Adapun prinsip dari Sistem Eknomi Pancasila yaitu bergeraknya roda pemerintahan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral; adanya kemauan yang kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial; penciptaan perekonomian yang tangguh harus menjadi prioritas kebijakan ekonomi; koperasi menjadi penegak perekonomian; serta perlu adanya keseimbangan antaranya perencanaan di tingkat nasional maupun daerah untuk menjamin keadilan sosial.
"Dengan adanya Sistem Ekonomi Pancasila dapat memperkuat persatuan nasional melalui proses gotong-royong dengan melakukan distribusi akses ekonomi yang adil bagi seluruh warga negara," Jelasnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Arif Budimanta juga menyebut bahwa peran Pancasila dalam membangun perekonomian nasional dengan menghubungkan kekuatan pelaku dan sumberdaya perekonomian golongan mikro kecil (UMKM) sebagai basis produksi dan distribusi dengan prinsip sinergi serta saling memajukan.
"Dengan sistem ekonomi Pancasila semua elemen masyarakat saling terhubung melalui panduan perekonomian nasional yang terintegrasi dan holistik sehingga keadilan sosial yang dirasakan nyata oleh seluruh rakyat Indonesia," Ujarnya.
Untuk memastikan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 terlaksana dengan baik, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dan intervensi, mencari solusi dari setiap persoalan dan melakukan akselerasi di setiap pelaksanaan kebijakan.
Namun itu semua tidak akan bisa diatasi sendiri oleh pemerintah. Dari berbagai penelitian diketahui muncul beberapa persoalan sebagai dampak dari globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi, antara lain maraknya perdagangan online dan peralihan tenaga kerja dari manusia menjadi berbasis mesin (otomasi mesin).
Dampak lainnya adalah terkait teknologi informasi, semakin canggih ternyata memberikan celah bagi pengacau untuk membuat kebohongan informasi (hoax) demi keuntungannya ataupun membuat fitnah-fitnah yang mengadu domba.
Oleh karena itu, Tri Mumpuni menjabarkan terkait konsep Ekotekno-Antropologi dimana mengkolaborasikan antara teknologi dengan budaya, tradisi, dan kebiasaan hidup masyarakat lokal. Karena selama ini masyarakat hanya menjadi pengguna hasil-hasil industri saja
"Dengan penerapan konsep Ekotekno-Antropologi ini diharapkan masyarakat lokal dapat ikut berkontribusi sebagai produsen sehingga produk-produk lokal kita dapat bersaing," Ucapnya.
