Prevalensi stunting Indonesia saat ini masih termasuk kategori tinggi dengan angka 21.6 % (SSGI 2022) , angka ini telah turun dari tahun sebelumnya yakni 24.4 % di tahun 2021 turun 2.8 % di tahun 2022. Meski telah mengalami penurunan kita masih harus kerja keras untuk mencapaian target penurunan 3.8 % tahun 2023 dan 2024, sehingga target 14 % kita dapatcapai di tahun 2024.
Dalam Upaya percepatan penurunan stunting, peran Ketua TPPS Kab/kota sangat strategis, khususnya dalam penguatan koordinasi tingkat kabupaten/kota sampai tingkat desa, sehingga target 14 % tahun 2024 kita dapat capai. Untuk tahun 2023 ini kita harus mampu menurunkan angka stunting sekitar 3.8% tahun ini dan tahun 2024. Oleh karena itu para wakil Bupati/walikota yang telah ditetapkan sebagai ketua TPPS sesuai ketentuan yang ada dalam Rencana Strategis percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI). Ketua TPPS diharapkan dapat terus melakukan berbagai upaya khususnya penguatan koordinasi , pengawalan terkait pelaksanaan intervensi yang dilakukan oleh setiap kepala OPD di tingkat kabupaten sampai progress capaian setiap indicator.
Hal tersebut disampaikan oleh Asisten Deputi Ketahanan Gizi dan Promosi Kesehatan kemenko PMK pada Forum Wakil Kepala Daerah (FORWAKADA) di Hotel Orchard Industri Jakarta, pada Kamis (20/7), selanjutnya Jelsi menyampaikan bahwa dengan tugas dan fungsi tersebut, para wakil bupati/walikota harusnya memahami betul semua proses yang ada dalam percepatan penurunan stunting mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi serta informasi-informasi terkini terkait stunting di setiap daerahnya dan intervensi yang dilakukan oleh para kepala OPD di setiap daerah, tentu harus dikawal oleh para wakil bupati/walikota. Jelsi, mengatakan Kemenko PMK telah melaksanakan rapat koordinasi dengan 19 K/L untuk penguatan kebijakan ketua TPPS serta kekosongan para Kepala Daerah di dimana diharapkan ada kebijakan teknis yang diterbitkan oleh kementerian terkait.
Pada kesempatan ini , Ketua FORWAKADA Bapak H. Robby Nahliyansyah (Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur) menyampaikan harapannya agar ada penguatan dukungan dari pemerintah pusat untuk tugas fungsi ketua TPPS yang saat ini dirasakan oleh para banyak wakil bupati/walikota yakni terbatasnya ruang gerak Wakil Kepala Daerah selaku Ketua TPPS sehingga kurang optimal dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting di daerah. Selanjutnya, Ketua FORWAKADA mengharapkan dapat difasilitasi oleh Kemenko PMK tentang forum nasional wakil bupati/walikota dalam bentuk luring yang diharapkan dapat dihadiri oleh wakil Presiden dan Menko PMK. Forum nasional diharapkan dapat difasilitasi oleh Kemenko PMK
Dalam forum tersebut, Jelsi juga mengingatkan para wakil kepala daerah untuk memastikan daerahnya masing – masing sudah “meng-klik” usulan alat USG dan antropometri kit di e-katalog mengingat sampai saat ini kabupaten/kota yang telah lengkap dokumennya dan telah mengklik e-katalog masih sangat sedikit serta batas pengusulan dan melengkapi dokumen adalah 21 Juli 2023.
Hadir pada forum ini para wakil kepala daerah dari Kab. Tanjung Jabung Timur, Kota Pare – Pare, Kab. Wakatobi, Kota Pontianak, Kab. Dairi, Kab. Tapanuli Selatan, Kab. Tapanuli Utara, Kab. Samosir, Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, Kab. Batu Bara, Kab. Batang Hari, Kab. Garut, Kab. Boven Digoel, Kab. Karimun, Kab. Merauke, Kab. Hasundutan, Kab. Lebong, Kab. Bandung, dan Kab. Kaur.
