KEMENKO PMK - Jelang Pemilu 2024, potensi gesekan akibat disinformasi perlu diwaspadai. Edukasi tertib dan santun bermedia sosial perlu digencarkan sebagai bekal pencerahan masyarakat. Data menunjukkan, akses internet masyarakat Indonesia rata-rata 8,52 jam per hari. Tiga jam diantaranya dihabiskan bermedia sosial. Jika tak siap literasi, gesekan bisa saja terjadi.
"ibarat pedang bermata dua, media sosial bisa digunakan untuk hal produktif tapi sekaligus memiliki potensi negatif menghasilkan hoax, penipuan, ujaran kebencian, perpecahan, diskriminasi dan mereduksi nilai karakter bangsa", jelas Ayu Dewita Analis Kebijakan Ahli Madya mewakili Asisten Deputi Revolusi Mental Kemenko PMK pada acara peningkatan kapasitas yang diikuti 70 pengurus dan anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Bekasi (8/06/2023).
Dijelaskannya, untuk menghadang dan mengatasi potensi negatif itu, perlu diperbanyak gerakan dan upaya-upaya kreatif dan inovatif di media sosial dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM), khususnya Gerakan Indonesia Bersatu sangat relevan dan perlu terus dilakukan ditengah berbagai isu yang mereduksi persatuan dan kesatuan tersebut.GNRM harus terus dilakukan, khususnya kepada generasi muda yang mendominasi penggunaan internet.
“Sebagai gerakan kolaboratif antara pemerintah dan berbagai unsur masyarakat, GNRM adalah upaya untuk menanamkan nilai-nilai strategis kebangsaan : Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong", urai Ayu.
Nilai-nilai tersebut selanjutnya tercermin dari perubahan perilaku yang lebih baik dalam berbagai bidang, seperti : pelayanan publik, kebersihan lingkungan, ketertiban umum, kemandirian, dan kebersatuan bangsa. Oleh karenanya, peran FPK sangat strategis dalam merawat persatuan dan kesatuan, melalui penanaman nilai-nilai GNRM khusus melalui media sosial yang dimiliki.
Diketahui, hasil Indeks Toleransi Tahun 2022 menunjukan Kota Bekasi berada pada posisi 3 tertinggi dengan skor 6,080. Bahkan data ini menunjukan peningkatan dari tahun 2021 sebesar 5,320. Hal ini harus terus dijaga dan ditingkatkan oleh FPK Kota Bekasi dengan terus mengupayakan edukasi di masyarakat melalui beragam cara, termasuk lewat media sosial.
“Edukasi menggunakan pendekatan soft approach seperti konten medsos, film, musik, komik, animasi, olahraga dan sebagainya dengan tema persatuan, toleransi, menghargai perbedaan, anti korupsi, budaya antri dan sebagainya. Dengan pembiasaan itu, diharapkan terjadi perubahan di ruang publik yang semakin besar,” imbuhnya.
Ayu Dewita berharap peran aktif seluruh pihak untuk memulai perubahan dari lingkup interaksi sehari-hari. Khususnya di Kota Bekasi, ia berharap Pemerintah Kota Bekasi terus berkomitmen mengimplementasikan nilai GNRM dan meningkatkan indeks toleransi.
Turut hadir pada acara, M. Akbar Jadi Prabowo, Direktur Hubungan Antar lembaga dan Kerjasama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Agus Komarudin, Kabid Ideologi dan WAwasan Kebangsaan Bakesbanpol Provinsi Jabar, dan Popong Otje Djundjunan, Ketua FPK Provinsi Jabar.
