KEMENKO PMK — Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus berupaya mendorong segenap jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk terus melakukan sinkronisasi serta verifikasi data.
Mendorong upaya tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK R. Nunung Nuryartono menyampaikan bahwa upaya sinkronisasi dan verifikasi data penting dilakukan untuk dapat melakukan penanganan kemiskinan ekstrem yang lebih intensif dan tepat sasaran.
“Sinergi (pemerintah) pusat dan daerah harus terus dilakukan secara berjenjang untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan ekstrem,” ujar Nunung saat menerima audiensi data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Elstrem (P3KE) dari jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat, yang dilaksanakan pada hari Rabu (31/5) di Ruang Taskin Kemenko PMK.
Berdasarkan tabulasi data kemiskinan ekstrem di Provinsi Sumatera Utara yang dirilis oleh BPS pada bulan Maret tahun 2022, Kabupaten Langkat berada pada urutan ke-11 dari 33 kabupaten/kota dengan persentase sebesar 2,08% atau sebanyak 22 ribu jiwa. Angka tersebut menempatkan Kabupaten Langkat berada di atas rata-rata provinsi Sumatera Utara sebesar 1,41%.
Sementara itu, merujuk data sasaran kemiskinan ekstrem pada keluarga desil 1, terdapat lebih dari 60% keluarga di desil 1 pada setiap kecamatan di Kabupaten Langkat berisiko mengalami stunting. Hal ini berarti bahwa penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting saling beririsan. Upaya dalam menyelesaikan kemiskinan ekstrem juga akan berdampak pada penurunan prevalensi stunting.
“Ini berkaitan, perlu ada upaya yang dilakukan secara berkesinambingan antara kemiskinam elstrem, juga stunting. Keduanya saling berkaitan,” ucap Nunung.
Nunung mendorong pemerintah Kabupaten Langkat untuk dapat melakukan verifikasi dan validasi data P3KE agar intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran. Lebih lanjut, sinergi antar dinas-dinas terkait juga turut didorong untuk dapat saling berkoordinasi agar masing-masing instansi tidak berjalan sendiri-sendiri.
“Gunakan data P3KE yang telah berada di pemerintah provinsi atau kabupaten agar intervensi tepat sasaran. Saya juga minta pemerintah daerah untuk juga melakukan verifikasi dan validasi, karena ini (P3KE) dinamis. Jika ada perbedaan temuan silakan sampaikan ke kami,” kata Nunung.
Amril selaku Sekretaris Daerah Langkat menyampaikan turut menyampaikan bahwa pihaknya akan mengevaluasi data P3KE dan menerjunkan tim ke lapangan untuk melakukan verifikasi dan validasi data. Pihaknya juga akan melakukan sinkronisasi program antar dinas sehingga pengurangan kemiskinan ekstrem dapat berjala lebih cepat.
“Arahan dari Bapak Deputi akan kami tindaklanjuti. Tim akan kami koordinasikan untuk terjun lagi ke lapangan sehingga bantuan nantinya dapat trpat sasaran,” ujar Amril.
Selain itu, berkaitan dengan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah, Nunung meminta agar ada optimalisasi untuk memastikan penggunaan alokasi APBN,APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, dan APBdes digunakan untuk melakukan intervensi kemiskinan ekstrem dan stunting.
“Untuk kemiskinan ekstrem, mohon agar pemerintah daerah memberikan bansos APBD dan afirmasi pemberdayaan kepada masyarakat miskin ekstrem. Untuk upaya penanganan stunting, terkait dengan kebutuhan antopometri dan USG nanti akan disediakan pemerintah pusat. Silakan diajukan saka kebutuhannya,” ujar Nunung.
