Jakarta (10/3) – Dalam rangka menyampaikan dukungan terhadap program-program kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) dibidang gender, dua orang perwakilan United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) Pomi Ayalew Moges dan Iriantoni Almuna menyambangi Kantor Kemenko PMK pada Jumat, (6/3).
Perwakilan UN Women diterima langsung oleh Asisten Deputi (Asdep) Kemenko PMK Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Perempuan Roos Diana Iskandar bersama Asisten Deputi Kemenko PMK Bidang Pemberdayaan Perempuan Wagiran.
Asdep Roos menjelaskan bahwa selama ini terdapat badan dari UN dan organisasi internasional lain yang sudah bekerja sama dengan Kemenko PMK, seperti International Organization For Migration (IOM) dan International Labour Organization (ILO).
“Kemitraan UN Women akan sangat mendukung bagi terwujudnya kesetaraan gender,” kata Roos Diana.
UN Women merupakan salah satu mitra Kemenko PMK dan juga terlibat aktif dalam penyusunan Permenko Kesra No. 8 tahun 2014 tentang Kelompok Kerja Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Pokja P3AKS), yang diperbarui dengan Permenko PMK No. 2 tahun 2019.
Perwakilan UN Women menyampaikan kesiapan dukungan dalam program kerja Kemenko PMK. Saat ini UN Women memiliki beberapa prioritas kegiatan yaitu mengkoordinasikan gender group donor, perlindungan perempuan terkait migrasi yang aman, dan pemberdayaan ekonomi perempuan yang bekerja sama dengan dunia usaha.
“Program keterwakilan perempuan dalam politik merupakan program baru dari UN Women, dan kami berharap dapat dikerjasamakan dengan Kemenko PMK untuk tahun mendatang,” ujar Iriantoni Almuna.
Menanggapi keinginan UN Women dalam mendukung program gender Kemenko PMK, Asdep Roos menjelaskan program-program gender yang ditekankan Kemenko PMK mencakup banyak aspek termasuk keterwakilan perempuan dalam politik.
“Program gender terkait dengan perempuan untuk tahun 2020 akan ditekankan pada penanganan kekerasan terhadap perempuan, pengarusutamaan gender termasuk keterwakilan perempuan dalam politik, dan pelindungan PMI bermasalah termasuk perdagangan orang”, jelas Roos.
“Prioritas juga pada pemberdayaan secara sosial budaya dan ekonomi terutama bagi mantan pekerja migran perempuan”, tambah Asdep Wagiran.
