15 Ribu Indonesia Belum Memiliki Satuan PAUD

KEMENKO PMK – Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK Femmy Eka Kartika Putri mengungkapkan sedikitnya masih ada 15 ribu desa yang belum memiliki satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

"Kita harus membangun satuan PAUD besar-besaran di seluruh daerah, karena PAUD memiliki peran yang krusial dalam menentukan kualitas generasi penerus bangsa," kata Femmy dalam Webinar Nasional Panduan dan Praktik Baik Implementasi Layanan PAUD HI di Kantor Kemenko PMK, Rabu (9/3).

Femmy mengatakan, Indonesia harus melakukan pembangunan besar-besaran satuan PAUD dengan layanan PAUD Holistik Integratif (PAUD HI) untuk membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing.

“Kita harus fokus memperbaiki SDM mulai dari siklus yang pertama, yaitu 1000 HPK karena merupakan siklus yang pertama dan utama. Ini merupakan salah satu kunci agar SDM Indonesia berkualitas.  Untuk itu, investasi pembangunan SDM difokuskan pada 1000 HPK  sampai anak siap untuk sekolah,  agar tahap perkembangan anak selanjutnya tidak terhambat.

Kesehatan dan gizi, simulasi otak, pengasuhan maupun perlindungan anak menentukan perkembangan anak tahap selanjutnya.

Lantaran hal tersebut, Femmy mengajak Pemerintah Daerah dan Bunda PAUD serta para peserta webinar untuk kembali merevitalisasi investasi SDM Indonesia. 

“Yang terpenting adalah, mulai dari seribu pertama kehidupan anak sampai masuk ke jenjang SD harus diperhatikan. Kita juga harus melengkapi desa dengan satuan PAUD yang sudah terintegrasi dengan layanan PAUD HI dan layanan lain yang dibutuhkan anak usia dini,” tegasnya.

Pentingnya PAUD HI Untuk Siapkan Generasi Emas 2045

Dalam menyiapkan Generasi Emas 2045, layanan PAUD HI memberikan kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkait secara simultan dan sistematis, sehingga anak dapat tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan tahap perkembangan usianya.

“Tidak hanya memberikan satu layanan pendidikan saja, tetapi satuan PAUD yang sudah menjadi layanan PAUD HI mencakup kebutuhan yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi serta pola perngasuhan dan perlindungan anak,” jelas Femmy.

Strategi PAUD HI diantaranya adalah pemberdayaan masyarakat, dengan memberikan layanan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin, agar memiliki pengetahuan tentang kehidupan berkeluarga yang baik, agar anak-anaknya sehat lahir batin.  
Tidak hanya itu penguatan dan penyelarasan landasan hukum, serta
peningkatan advokasi,  komitmen,  koordinasi, dan kerjasama antar instansi,  pemerintah,  lembaga penyelenggaraan layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait mutlak diperlukan. Terwujudnya PAUD HI yang berkualitas adalah kerja bersama  semua pihak. Oleh karenanya, peningkatan kapasitas dan kompetensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan  merupakan bagian dari strategi PAUD HI.

Untuk memenuhi kebutuhan esensial anak (kebutuhan gizi, pendidikan, moral) yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi,  layanan PAUD HI ini sebaiknya terintegrasi mulai dari fasilitas kesehatan, Posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Yang penting adalah komitmen kita bersama agar anak-anak kita betul-betul tumbuh kembangnya optimal. Karena mereka akan menjadi Generasi Emas 2045,” tutupnya.

Turut hadir dalam webinar sebagai narasumber, Plt. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN, Direktur PAUD Kemendikbudristek, Koordinator Fasilitasi Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Kesejahteraan Keluarga dan Perlindungan Sosial Kemendes PDTT, Koordinator Pokja PAUD dan Stunting Kemendikbudristek, Ketua Umum HIMPAUDI, Layanan PAUD HI Tulip Bogor, TK Kasih Maitreya Riau, RA Lukman Elhakim Raja Ampat, serta Koordinator Koalisi Nasional PAUDHI.

Reporter: