KEMENKO PMK – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta Pemerintah Daerah untuk menyisihkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) kepada dua Program Prioritas Nasional yaitu pengurangan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
“Jadi ini mohon betul-betul mendapatkan perhatian serta mensinergikan semua sumber-sumber dana yang ada dari berbagai pihak ini untuk di optimalkan pemanfaatannya agar Provinsi Sumatera Selatan angka stuntingnya bisa dibawah satu digit dan miskin ekstremnya nol persen pada tahun 2024 nanti,” Jelasnya saat Roadshow Dialog Stunting dan Kemiskinan Ekstrem secara daring pada Selasa (28/3).
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, angka stunting di wilayah Sumatera Selatan sebesar 18,6 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sebanyak 6,2 persen dimana pada tahun 2021 sebesar 24,8 persen.
Penurunan tersebut diyakini oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Provinsi Sumatera Selatan Edward Candra melalui beberapa pendekatan mulai dari melakukan delapan aksi konvergensi penurunan stunting, hingga penerapan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GMSP).
GMSP merupakan gerakan yang mengajak msyarakat menjadi petani pemula dengan menanam sejumlah komoditas pangan di pekarangan rumah. Sejumlah bantuan seperti bibit dan sarana tanam juga diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
“Gerakan ini menjadi salah satu strategi yang kami lakukan untuk menurunkan angka stunting dan menghapus kemiskinan ekstrem, dengan mengubah pola pikir masyarakat untuk menjadi produktif dalam hal kemandirian pangan,” ucapnya.
Selaras dengan hal tersebut, Pj. Bupati Ogan Komering Ulu Teddy Meilwansyah mengatakan bahwa penangan stunting yang dilakukan sudah dimulai dari sektor yang paling hulu yaitu para remaja putri dan ibu hamil.
“Penanganan stunting ini kita mulai dari hulunya, yaitu mulai dari masa remaja putri melalui pemberian tablet tambah darah serta pemberian makanan tambahan bergizi dan berprotein tinggi kepada para ibu hamil, diharapkan stunting di wilayah kami dapat semakin turun,” tuturnya.
Hal yang sama juga dilakukan oleh Kabupaten Musi Rawas Utara, sebagai upaya pencegahan stunting pihaknya melakuka kegiatan Antenatal Care (ANC) Gedor Desa bersama dinas kesehatan melakukan pemeriksaan Ultrasonografi (USG) dan pelayanan kesehatan lainnya pada ibu hamil yang dilakukan oleh dokter spesialis dan terlatih ke desa-desa terpencil.
*Tingkatkan Kepesertaan BPJS Kesehatan Bagi Warga Miskin Ekstrem*
Menko Muhadjir juga meminta untuk mendata dan melaporkan kepada Kemenko PMK warga miskin khususnya berada di desil 1 berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pada masing-masing wilayah yang belum mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional agar dapat segera didaftarkan.
Hal tersebut guna menjamin bantuan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan serta mewujudkan _Universal Health Coverage_ (UHC) di seluruh wilayah kabupaten dan kota.
“Saya minta kepada kabupaten/kota yang masih ada warga miskin khususnya di dalam desil 1 P3KE yang belum mendapatkan layanan BPJS supaya di data dan dimasukan kedalam DTKS dan dilaporkan kepada kami sehingga yang bersangkutan segera mendapatkan status Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan,”jelas Muhadjir.
Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem ini juga terus dilakukan melalui penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan seperti yang dilakukan oleh Kabupaten Musi Rawas.
“Kami melakukan pemantapan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin, pemberdayaan UMKM serta peningkatan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, dan pemenuhan akses layanan dasar yang meliputi pembangunan Posyandu, Pos Kesehatan Desa, Pendidikan Anak Usia Dini, membangun jalan dan jembatan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa,” ujar Suwarti selaku Wakil Bupati Musi Rawas.
Kegiatan Roadshow Daring Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Sumatera Selatan merupakan yang ke-28. Diikuti oleh perwakilan dari seluruh 17 kabupaten kota yaitu Musi Rawas, Ogan Ilir, Banyu Asin, Muara Enim, Musi Rawas Utara, Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Komering Ulu Timur, Lahat, Empat Lawang, Musi Banyu Asin, Ogan Komering Ilir, Penukal Abab Lematang Ilir, Palembang, Prabumulih, Lubuk Linggau, dan Pagar Alam.
Pada Dialog tersebut turut Hadir Pula Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Perwakilan Sekretariat Wakil Presiden Suprayoga Hadi, Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan Kemendes PDTT Sugito, serta Perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian PUPR, dan Kementerian Agama.