Bangun SDM Unggul, Pemerintah Berkomitmen Penuhi Kebutuhan Logistik Sampai Wilayah 3T

Jakarta (10/5) -- Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ratusan ribu pulau yang ada di dalamnya. Kondisi geografis itu membuat bangsa Indonesia tersebar luas di seluruh pelosok. Kondisi itu juga menyebabkan kendala di mana pembangunan menjadi kurang tersebar merata.

 

Membangun Indonesia dari pinggiran, dalam hal ini wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T merupakan salah satu komitmen pemerintah untuk melakukan pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Salah satunya, pemerintah berkomitmen memenuhi kebutuhan logistik merata sampai ke pelosok.

 

Komitmen itu pun telah didukung dengan adanya Perpres 27 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar dan Perbatasan. 

 

Asisten Deputi Bidang Pemberdayaan Kawasan dan Mobilitas Spasial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Herbert Siagian mengungkapkan, pemenuhan logistik ke wilayah 3T masih terkendala.

 

"Apalagi dengan adanya pandemi dan berbagai macam pembatasan sosial yang dicanangkan, seperti PSBB dan PPKM, daerah yang terisolir itu semakin terisolasi. Karena mereka tidak memiliki infrastruktur yang memadai," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pemenuhan Kebutuhan Logistik di Kawasan 3T, yang diikuti oleh perwakilan Kementerian dan Lembaga terkait secara daring, pada Senin (10/5).

 

Lebih lanjut, Herbert menjelaskan, membangun Indonesia dari pinggiran dalam hal ini pemenuhan kebutuhan logistik juga sangat berpengaruh besar dalam hal pembangunan manusia dan kebudayaan, khususnya pembangunan SDM yang unggul.

 

"Misalnya saja 1000 hari pertama kehidupan yang merupakan masa emas. Untuk anak-anak sangat membutuhkan kecukupan gizi sangat diperlukan," jelas Herbert.

 

"Tentunya pemenuhan logistik ini harus ada perlakuan khusus. Kalau tidak terpenuhi nanti akan berisiko macam-macam, seperti stunting dan sebagainya," imbuhnya.

 

Dalam rapat koordinasi perwakilan Kemendag menjelaskan bahwa untuk pemenuhan pasokan logistik di wilayah 3T, Kemendag memiliki program Gerai Maritim untuk meningkatkan kelancaran arus barang perdagangan dan mengurangi disparitas harga melalui tol laut, angkutan perintis, maupun jembatan udara. 

 

Kemudian, perwakilan Kemendag menjelaskan, saat ini kondisi logistik di wilayah 3T relatif aman, khususnya di masa pandemi dan juga menjelang hari raya. Harga-harga juga terkendali normal. 

 

Herbert meminta koordinasi antar Kementerian dan Lembaga terkait seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian KKP, Kementerian Pertanian, dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDTT dan kementerian lembaga lainnya perlu terus diperkuat.

 

"Kita masih perlu berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga. Misalnya terkait jadwal pengiriman logistik. Karena itu berkaitan dengan muatan balik. Jadwal harus bisa dipertukarkan. Dan itu bisa menjadi solusi," ucapnya.

 

Selain itu, Herbert berharap, masyarakat di wilayah 3T juga memiliki produktivitas untuk menghasilkan barang produksi yang selain bisa memenuhi kebutuhan di wilayahnya, juga bisa diperdagangkan ke luar wilayah itu.

 

"Kita menginginkan adamya produktifitas dari masyarakat di wilayah 3T. Jadi tidak hanya barang-barangnya yang dikirim saja ke sana kemudian dikonsumsi oleh masyarakat. Tetapi kita juga menginginkan masyarakat dari 3t itu menjadi masyarakat produktif. Sehingga dia siap menghasilkan komoditi yang bisa dibawa ke luar melalui gerai maritim ini baik melalui tol laut angkutan perintis maupun jembatan udara," tandasnya. (*)

Kontributor Foto:
Reporter: