KEMENKO PMK -- Percepatan pemulihan ekonomi merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam penanganan akibat Pandemi Covid-19. Salah satu upayanya dengan meningkatkan ekonomi di desa, karena desa pada kondisi saat ini menjadi penyangga perekonomian nasional.
Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Letjen TNI (Purn) Sudirman mengatakan, untuk memulihkan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, BUMDesa penting untuk diaktifkan.
Dia memaparkan, berdasarkan data dari Kemendes PDTT Tahun 2021, saat ini jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang telah berdiri sebanyak 57.273 di seluruh Indonesia, Namum, terdapat 12.040 BUMDesa sudah tidak aktif karena terdampak Pandemi Covid-19 saat ini.
Sementara itu, masih ada 17.688 desa di Indonesia yang belum memiliki BUMDesa dan 27.808 BUMDesa tidak aktif.
"Ini yang perlu kita dorong untuk mendirikan dan mengaktifkan kembali BUMDesanya demi kesejahteraan masyarakat di desa tersebut," ungkap saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Nasional Badan Usaha Milik Desa di Hotel Bidakara, Senin (20/12).
BUMDesa merupakan lembaga ekonomi di desa yang memiliki peran sebagai wadah kegiatan usaha masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan menangani kemiskinan di desa tersebut.
Deputi Sudirman menambahkan, pemberdayaan masyarakat melalui BUMDesa diharapkan mampu mengembangkan potensi desanya di berbagai sektor serta mewujudkan kemandirian pada masyarakat yang ada di desa.
Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui BUMDesa harus dikembangkan dengan kolaborasi dari multi pihak yaitu antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, media, dan masyarakat itu sendiri.
"Pemberdayaan masyarakat melalui BUMDesa diharapkan dapat mewujudkan kemandirian masyarakat desa dan menciptakan desa berkelanjutan yang memiliki ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi serta transformasi ekonomi desa," ujar Sudirman. (*)
