KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) perkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan pelayanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru). Koordinasi tersebut dilaksanakan secara hybrid pada Selasa (10/11/2026).
Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Kemenko PMK, Warsito menegaskan bahwa penyelenggaraan Nataru memiliki dimensi keagamaan yang memerlukan dukungan terpadu dari semua pihak. Pemerintah harus hadir secara menyeluruh untuk memastikan kesiapan peribadatan, transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan, hingga pemenuhan kebutuhan masyarakat selama libur akhir tahun.
"Substansi utama dari kegiatan kita di akhir tahun ini adalah substansi keagamaan. Kita ingin memastikan masyarakat dapat melaksanakan ibadah Natal dengan khusyuk, menikmati libur dan perjalanan dengan menyenangkan, serta setelah kembali dari liburan memiliki produktivitas kerja yang lebih baik," ujar Warsito.
Lebih lanjut, Warsito menyampaikan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Nataru memerlukan pembagian peran dan sinergi antarkementerian/lembaga sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. Untuk itu, rapat koordinasi dilakukan secara berjenjang dan menjadi konsolidasi lintas sektor serta bahan pelaksanaan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri.
Warsito selanjutnya menggarisbawahi empat aspek utama yang perlu menjadi perhatian bersama dalam penyelenggaraan pelayanan Nataru, yaitu kelancaran, kenyamanan, keselamatan, dan keamanan masyarakat.
Dari aspek kelancaran, Warsito mendorong peninjauan potensi Flexible Work Arrangement (FWA), serta mendukung pengaturan lalu lintas dan penyeberangan melalui SKB Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kepolisian. Ketersediaan BBM serta stimulus ekonomi berupa diskon tarif transportasi juga perlu dioptimalkan. Sementara dari aspek kenyamanan, kesiapan sarana dan prasarana tempat ibadah, materi khotbah Natal yang menyejukkan, serta fasilitas pariwisata dan rest area perlu dipastikan.
Pada aspek keselamatan dan keamanan, Warsito mengingatkan pentingnya kesiapan fasilitas kesehatan baik di pusat peribadatan maupun jalur mudik, termasuk kelayakan armada transportasi, sekaligus kewaspadaan terhadap risiko cuaca dan bencana. Penguatan pengamanan melalui Operasi Lilin dan posko terpadu juga menjadi sektor yang perlu dikoordinasikan.
Dalam rapat tersebut, seluruh kementerian/lembaga dan BUMN memaparkan berbagai kesiapan dukungan Nataru, meliputi kesiapan ibadah Natal, penyiapan kebijakan FWA, serta kesiapan transportasi darat, udara, dan penyeberangan, termasuk pengoperasian jalur tol fungsional, rute alternatif, rest area, dan stimulus tarif. Selain itu, disampaikan pula kesiapan SDM dan sarana tanggap bencana, fasilitas dan layanan kesehatan, posko terpadu, serta dukungan logistik dan pengamanan untuk menjamin kelancaran distribusi kebutuhan pokok selama periode Nataru.
Sebagai informasi, dalam rangka mendukung mobilitas masyarakat selama Nataru 2026/2027, pemerintah juga memberikan stimulus diskon tarif transportasi meliputi diskon 30% tiket kereta api, diskon 30% tarif dasar kapal laut, pembebasan 100% jasa kepelabuhanan penyeberangan, serta insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk transportasi udara. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan aksesibilitas perjalanan, konektivitas antarwilayah, dan daya beli masyarakat.
Menutup rapat, Warsito mengajak seluruh kementerian/lembaga untuk memperkuat komitmen dan sinergi dalam memastikan kesiapan pelayanan Nataru secara menyeluruh. Seluruh aspek persiapan perlu dikawal sejak dini melalui koordinasi yang berkesinambungan agar berbagai kebutuhan dan potensi permasalahan dapat diantisipasi sebelum periode libur berlangsung.
"Kita juga perlu memastikan distribusi bahan pokok telah menjangkau daerah tujuan sebelum pemberlakuan pembatasan kendaraan sumbu tiga. Jangan sampai pengaturan lalu lintas justru menghambat pasokan kebutuhan masyarakat. Karena itu, seluruh potensi kendala harus diantisipasi sejak dini," pungkas Warsito.
Turut hadir dalam rapat tersebut antara lain perwakilan dari Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri; Kementerian PANRB, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kepolisian Negara RI, Tentara Nasional Indonesia, BNPB, BMKG, BASARNAS, Jasa Marga, dan ASDP.
