Finalisasi Persiapan Survey Eksternal 2020 Kemenko PMK

Jakarta (24/8) – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kembali menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka menghadapi survei eksternal tahun 2020, Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) dan penentuan Indeks Kepuasaan Pemangku Kepentingan atas kualitas proses koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 

Rakor tersebut dipimpin oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Kemenko PMK Iwan Eka Setiawan, dan diikuti oleh Staf Ahli Menko PMK Bidang Transformasi Birokrasi Didik Suhardi sebagai narasumber, perwakilan Badan Pusat Statistik Januarto Wibowo selaku perwakilan tim penyusun instrumen, serta diikuti pejabat Eselon 2 lingkup Kemenko PMK baik secara tatap muka maupun daring.

Staf Ahli Menko PMK Bidang Transformasi Birokrasi Didik Suhardi menjelaskan, rapat koordinasi dilakukan dalam rangka menyelesaikan instrumen questioner untuk survei eksternal. Agar hasil survey bisa tercapai maksimal sesuai harapan, maka menurut Didik perlu persiapan yang baik.

“Tentunya instrumen untuk penilaian termasuk prosedurnya harus dipersiapkan dengan baik. Sesuai dengan prosedur reformasi birokrasi, penilaian ini merupakan salah satu bagian dalam rangka reformasi birokrasi di Kemenko PMK,” terang Didik dalam Rakor yang dilaksanakan di Hotel Santika Premier pada Senin (24/8).

Januarto Wibowo selaku perwakilan tim penyusun instrument menyampaikan, saat ini instrument survey telah dipersiapkan. Dia menjelaskan, ada tiga indikator yang mendasari penyusunan instrument questioner survey eksternal, terdiri dari Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (IPKP), Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK), dan Indeks Kepuasan Stakeholder (IKS). Indeks yang diperoleh berfungsi sebagai pendukung penilaian 'komponen hasil' yang tertuang dalam LKE-RB dan gambaran kinerja koordinasi, sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga bidang PMK. 

Menutup rapat, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Kemenko PMK Iwan Eka Setiawan menyampaikan poin-poin rekomendasi rapat. Di antaranya yaitu, untuk sekretaris deputi K/L tidak perlu dilibatkan dalam survey eksternal:, responden untuk survey eksternal berjumlah minimal 30 orang terdiri dari eselon 1, eselon 2, eselon 3, dan fungsional. Selain itu, Iwan meminta kepada tim penyusun agar questioner dapat lebih disederhanakan. Untuk  waktu survey akan dilaksanakan pada 15 Oktober sampai 21 November 2020. 

"Diharapkan nantinya hasil yang diperoleh bisa kita capai maksimal dan mampu menggambarkan kualitas pelayanan, perilaku antikoruptif, dan kepuasan stakeholder," ucap Iwan seraya menutup rakor.

Sebagai informasi, indeks RB Kemenko PMK terus meningkat dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Pada tahun 2014, Kemenko PMK mendapatkan nilai dari KemenPAN RB 47,44. Sedangkan pada tahun 2019 mendapatkan nilai 75,72. Kemenko PMK menargetkan pada tahun 2024 mendapatkan nilai indeks RB 90,01.

Dalam evaluasi indeks kepuasan stakeholders dari tahun 2015-2019, Kemenko PMK terus mendapatkan penilaian yang baik dari pemangku kepentingan. Penilaian dilakukan pada 3 aspek, yaitu: Mantap Pelayanan, Mantap Pemberdayaan, dan Mantap Pembangunan. Berdasarkan survey pada tahun 2014 Kemenko PMK mendapatkan nilai 3,83 dan pada tahun 2019 mendapatkan nilai 5,24. Untuk survey tahun 2020 Kemenko PMK menargetkan nilai minimal 4,8. (*)

Kontributor Foto:
Reporter: