Gelar Exit Meeting, Seskemenko PMK Tegaskan Terus Mendukung Pelaksanaan RB dengan Hasil Lebih Baik

Tangerang Selatan (19/07) – Sasaran Reformasi Birokrasi (RB)supaya tercipta aparat Kemenko PMK yang berintegras tinggi dan melayani secara prima, sehingga Kemenko PMK bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Demikian disampaikan Sesmenko PMK, Y.B  Satya Sananugraha dalam memimpin rapat monitoring pelaksanaan pelaksanaan RB Kemenko PMK, di Hotel Aviary, Tangerang Selatan. Rapat ini dihadiri oleh para pejabat eselon II, III dan IV diruang lingkup Kemenko PMK. 

Tujuan dari rapat ini, lanjutnya,  diharapkan dapat mengetahui bagaimana perkembangan pelaksanaan RB pada setiap area perubahan, kendala-kendala dalam pelaksanaan RB dan tindak lanjutnya, serta mengetahui progress pelaksanaan RB di masing-masing unit kerja. “Sehingga kita bisa menilai kemajuan pelaksanaan RB, manajemen kinerja, dan memberikan pembangunan unit kerja pelayanan percontohan RB,” kata Seskemenko PMK lagi.

Dalam paparanya, Sesmenko PMK berharap target indeks RB dalam tunjangan kinerja pegawai pada tahun 2022 sudah mencapai 100%, artinya pegawai Kemenko PMK harus bisa berubah dalam memperbaiki kinerjanya. Untuk itu, Tim Reformasi Birokrasi dituntut selalu kompak dan tetap bersemangat dalam mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kemenko PMK. 

“Motivasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, akan terus diberikan kepada seluruh pegawai Kemenko PMK agar keberhasilan reformasi birokrasi dapat terlaksana dengan hasil yang lebih baik,” ujarnya. Dijelaskannya kemudian, bahwa upaya perbaikan pelaksanaan RB Kemenko PMK, sudah menetapkan program/ kegiatan RB pada 8 area perubahan dan quick wins. Hal ini sangat penting dilakukan sebagai usaha untuk mempercepat pencapaian target nilai RB Kemenko PMK.  

Adapun 8 area perubahan pelaksanaan RB untuk tiga sasaran RB di antaranya, Manajemen perubahan untuk memastikan terlaksananya perubahan mindset yang ditandai dengan peningkatan kinerja, Kinerja yang diwujudkan sesuai dengan mandat dan berdampak pada masyarakat, Proses bisnis yang efektif dan efisien untuk mencapai sasaran, Manajemen SDM yang profesional, akuntabel dan berkinerja tinggi, Pelayanan publik yang memenuhi standar, Struktur organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran dalam mencapai sasaran, pengawasan agar terbebas dari aktivitas yang menyimpang, serta peraturan perundangan untuk memayungi legalitas setiap pelaksanaan aktivitas organisasi.

Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Kemenko PMK, Yohan, berharap kemenko PMK bisa mengumpulkan berbagai informasi yang relevan serta  capaian-capaian Kemenko PMK bisa diupload di website, termasuk pelaksanaan RB.