KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) kembali menggelar Deputy Meet The Press dengan menghadirkan jajaran pimpinan dari Kedeputian Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK di Ruang Media Center Kantor Kemenko PMK, pada Senin (22/4).
Woro Srihasuti Sulistyaningrum selaku Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda memaparkan, terdapat empat agenda strategis yang tengah dikawal oleh Kemenko PMK dalam menjamin perlindungan serta hak-hak perempuan dan anak di Indonesia dari tindak kekerasan pelanggaran hukum di segala aspek.
“Terdapat empat isu yang tengah kita kawal dalam menjamin perlindungan perempuan dan anak, yakni penanganan kekerasan anak di satuan pendidikan dan ranah daring, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), penanganan pornografi, serta pembangunan pemuda,” ujar Deputi yang akrab dipanggil Lisa kepada awak media.
Dalam paparannya, Lisa menjelaskan sejumlah data dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam penanganan empat isu perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di ranah keluarga, satuan pendidikan, hingga ranah daring. Lisa menyebut, terdapat pola yang sama dalam tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak.
“Data kekerasan perempuan dan anak polanya sama, yang terbanyak terjadi di keluarga, dan anak juga di satuan pendidikan. Maka fokus-fokus kita saat ini untuk mencegah kekerasan di satuan pendidikan, lalu kekerasan seksual, itu adalah menjadi fokus kita berdasarkan data-data yang ada,” imbuh Lisa.
Catatan sama juga diungkapkan oleh Lisa terkait penanganan kasus TPPO. Lisa menerangkan, sejak pengalihan ketua harian dalam gugus tugas TPPO dari Kementerian PPPA ke Kepolisian, upaya penindakan kasus tersebut mengalami peningkatan yang merupakan wujud keseriusan dalam menelusuri kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.
Lisa mengatakan, berdasarkan pemetaan yang dilakukan, diketahui bahwa pola pelaku tindak pidana TPPO diindikasi semakin meluas, tidak hanya menyasar kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, tetapi juga dialami oleh masyarakat dengan penghasilan menengah ke atas.
“Ini menjadi catatan yang cukup baik dari upaya kita, walaupun data-datanya kita lihat masih cukup memprihatinkan karena ternyata jenis-jenis TPPO menjadi beragam. Polanya semakin meluas dan target sasaran TPPO menjadi semakin meluas, tidak hanya masyarakat kelompok berpendapatan rendah, tetapi juga yang menengah ke atas mengalami,” terang Lisa.
Selain itu, menanggapi perkembangan teknologi informasi yang semakin masif, penanganan konten-konten pornografi juga tengah menjadi konsen yang serius dilakukan oleh Kemenko PMK beserta jajaran kementerian dan lembaga terkait. Kemudahan anak-anak dalam mengakses konten digital semakin memperbesar tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan edukasi dan tindakan preverentif kepada masyarakat.
Lisa menyebut, terdapat sekitar 90 persen anak-anak yang telah aktif menggunakan internet dalam keseharian mereka. Data tersebut yang kemudian menjadi salah satu indikator dalam upaya menerbitkan rancangan peraturan presiden yang berisi tentang perlindungan anak di ranah daring.
“90 persen lebih anak-anak kita menggunakan internet, mau tidak mau perlindungan anak-anak di ranah jaringan menjadi satu hal yang harus dikawal. Termasuk mengawal Perpres terkait perlindungan anak dalam ranah jaringan yang diharapkan dapat digunakan dalam melakukan upaya pencegahan mengenai digital parenting,” ucap Lisa.
Sementara itu, isu mengenai kewirausahaan pemuda menjadi paparan terakhir yang dijabarkan oleh Lisa dalam pertemuannya dengan para wartawan. Berdasarkan arahan dari Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kemenko PMK mendorong pelayanan kepemudaan terus diperkuat hingga ke tingkat daerah.
“Daerah diharapkan dapat segera menerapkan rencana aksi daerah dalam penyelenggaraan layanan kepemudaan, termasuk menyiapkan tim koordinasi di daerah supaya semakin efektif dalam upaya pembangunan kepemudaan untuk meningkatkan ndeks pembangunan pemuda yang masih belum mencapai target sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada,” ujar Lisa.
Jajaran pimpinan dari Kedeputian Bidang Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda turut hadir, diantaranya Sekretaris Deputi Iwan Eka Setiawan, Asisten Deputi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Imron Rosadi, Asisten Deputi Pemenuhan Hak, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan Veronica Enda Wulandari, Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda Ricky R. Siregar, serta Asisten Deputi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Mustikorini Indrijatiningruim.
