KEMENKO PMK — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menekankan pentingnya integrasi data lintas kementerian dan lembaga sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kebijakan pembangunan manusia yang presisi dan efektif.
Hal itu disampaikan saat menjadi pembicara kunci dalam Workshop Pemeriksaan Terinci Tematik Nasional Pembangunan Manusia Semester II Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, pada Kamis (23/10/2025).
Menko PMK menjelaskan bahwa mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga, bahkan di luar koordinasi Kemenko PMK, merupakan tantangan besar yang membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia mencontohkan, upaya penguatan program strategis seperti penanggulangan tuberkulosis (TB), percepatan penurunan stunting, hingga kebencanaan, sangat bergantung pada satu hal mendasar: ketersediaan dan keterpaduan data.
“Kuncinya adalah data, makanya kami sangat aware betul tentang pentingnya sinkronisasi data, integrasi data. Dan itu pekerjaan yang sangat-sangat sulit di pemerintahan kita sampai sekarang ini,” ujar Pratikno.
Lebih lanjut, Menko PMK mengungkapkan bahwa kemajuan teknologi kini telah membawa kemudahan baru dalam tata kelola data pemerintahan. Jika sebelumnya pemerintah kesulitan mengumpulkan dan menghubungkan data karena masalah interoperabilitas, kini perkembangan kecerdasan artifisial telah banyak membantu proses analisis dan pengambilan keputusan berbasis bukti.
“Dengan bantuan teknologi digital, dengan machine learning, dengan artificial intelligence, data itu bisa sangat mempermudah kita. Masalah paling fundamental adalah integrasi data,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pratikno juga menyoroti pentingnya peran BPK dalam mengawal efektivitas kebijakan pemerintah melalui integrasi data lintas sektor. Ia menilai bahwa efektivitas program hanya dapat tercapai jika kebijakan disusun secara presisi berdasarkan data yang terhubung dan terverifikasi.
“BPK bisa mengawal integrasi data, itu urusan efektivitas. Kami berjuang betul yang kami sebut sebagai precision policy. Misalnya stunting. Secara akumulatif, data agregat, ini jumlah anak stunting, ini jumlah alokasi anggaran. Kalau dua variable ini tanpa kita pecah, kita sambungkan, sudah cukup, sudah cukup untuk menyelesaikan,” katanya.
Namun, lanjutnya, tantangan utama tetap berada pada validitas dan keakuratan data. Ia menegaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh jumlah anggaran, melainkan oleh ketepatan intervensi yang dilakukan berdasarkan data yang akurat.
“Tapi masalahnya adalah, sekali lagi data, apakah ada exclusion error, ataukah ada inclusion error. Intervention-nya presisif, ataukah tidak presisif. Republik ini banyak sekali perjuangan untuk mengawal efektivitas, efisiensi, akan banyak mudah sekali tertangani. Pekerjaan kami di Kemenko PMK akan sangat mudah jika satu kata kunci, integrasi data, itu bisa dijalankan,” tutur Pratikno.
Ia turut mengajak seluruh pihak untuk mengoptimalkan integrasi data sebagai sarana dalam menerapkan kebijakan berbasis presisi, terutama untuk isu-isu prioritas nasional yang menjadi fokus utama pemerintah. Menko PMK juga menegaskan bahwa integrasi data merupakan inti dari kerja kolaboratif pemerintah dalam mengoptimalkan sumber daya yang terbatas dan menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan manusia.
“Menurut saya itulah totok nadi, itulah tombol, itulah saklar bagi kita untuk bisa mengoptimalkan sumber daya yang terbatas, menyelesaikan masalah yang sangat kompleks. Baik itu sinergi untuk secara horisontal maupun sinergi secara vertikal,” pungkasnya.
Hadir dalam agenda tersebut, Anggota III BPK Akhsanul Khaq, Anggota VI BPK Fathan Subchi, serta turut mendampingi Sekretaris Kemenko PMK Imam Machdi, dan Inspektur Kemenko PMK Henry Marvin.
