Kemenko PMK Bahas Pemerataan Pembangunan Wilayah Sumatera Barat

(Padang, 13/11), Rangkaian kunjungan kerja Kemenko PMK ke Sumatera Barat ditutup dengan kegiatan rapat koordinasi pembahasan pemerataan pembangunan wilayah. Rapat Koordinasi ini dilaksanakan di Aula Dinas PMD Sumatera Barat pada Jum'at (13/11) pagi.

Dalam rapat koordinasi tersebut ada beberapa hal yang dibahas yaitu tentang hasil kunjungan kerja ke Kabupaten Padang Pariaman, penyampaian hasil Rakor penataan Desa di Kabupaten kepulauan Mentawai, 9 September 2020 dan strategi capaian target RPJMN 2020-2024.

Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana, Mayjen TNI (Purn) Dody Usodo Hargo, menyampaikan beberapa pesan Presiden yaitu pertama: program jaring pengaman sosial seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan sosial (bansos) tunai, bantuan langsung tunai (BLT) Desa harus tepat sasaran. Kedua: program-program kementerian agar tidak berjalan sendiri-sendiri dalam mengembangkan perekonomian dan kesejahteraan di Desa.  

Ketiga, agar ada ruang bagi masyarakat Desa untuk berkreasi melalui potensi lokal yang dimiliki masing-masing Desa. Pandemi Covid harus dimanfaatkan untuk transformasi bangsa, salah satunya transformasi ekonomi Desa. Peran Desa akan menguat di masa pandemi karena masyarakat kota akan kembali ke Desa. 

Oleh sebab itu, selaku Kementerian Koordinator yang diamanahi peran pengendalian dan pengawalan akan terus memantau, mengawal dan memastikan sampai ke level  Desa untuk perbaikan kebijakan dan implementasi agar masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur pada tahun 2025 dapat diwujudkan.

"Hasil kunker di Nagari Ulakan diharapkan dapat ditindaklanjuti dengan berbagai kemitraan dan sinergi program kegiatan baik di Pusat maupun Daerah. Nagari Ulakan dengan Green Talao Parknya yang dikelola oleh BUMNag agar tetap terus semangat untuk menggali potensi desa dan  pengembangan wisata. Diharapkan Green Talao Park dapat menjadi tempat studi banding bagi BUMDes/BUMNag lainnya", tambah Dody. 

Dalam pembahasan Rakor disampaikan mengenai update proses penataan desa Kab. Kep. Mentawai baik oleh Bupati Kep. Mentawai, Kementerian Desa PDTT maupun Kemendagri. "Untuk percepatan proses penataan/pemekaran desa di Kab. Kepulauan Mentawai kita akan lakukan kunjungan kerja bersama  antar Kementerian/Lembaga untuk mengkaji kelayakan kawasan tersebut bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional", ungkap Dody dalam penutupannya.

Di akhir Rakor diserahkan BuKu Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional kepada Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Padang Pariaman yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Syafrizal selaku Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Barat dan Kepala Dinas PMD Kabupaten Padang Pariaman, Bapak Erman, S,Sos, M.M.

Rapat koordinasi dihadiri oleh Asisten Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah Kemenko PMK, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Barat, Bupati Kepulauan Mentawai, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Padang Pariaman, para Kepala OPD Provinsi Sumatera Barat, perwakilan Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Desa Kementerian Desa PDTT, perwakilan Sekretaris Pengembangan Destinasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu juga turut hadir secara daring: Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal, Kementerian Desa PDTT, Direktur Pembangunan Daerah Bappenas serta perwakilan dari Kemenko Polhukam, Kemenko Maritim, dan Kemendagri.

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: