KEMENKO PMK -- Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menegaskan bahwa pemerintah perlu menyiapkan strategi keluar (exit strategy) penanganan bencana agar status darurat tidak berkepanjangan dan proses pemulihan berjalan lebih cepat.
Hal tersebut disampaikan Deputi Lilik dalam diskusi santai ala "warung kopi" bersama Deputi KSP, Staf Khusus Menko PMK, Asdep Penanganan Bencana, serta Direktur Logistik dan Peralatan BNPB, di Jakarta, pada Jumat (12/9/2025).
"Penetapan status darurat harus terukur. Pemerintah menilai, durasi status darurat yang terlalu lama dapat menurunkan minat investor dan wisatawan, terutama di destinasi wisata seperti Bali. Exit strategy ini penting supaya ada kepastian kapan darurat berakhir dan pemulihan dimulai," ujarnya.
Dalam forum tersebut, ditekankan pentingnya penyusunan timeline pascabencana yang terstruktur. Jadwal yang jelas akan mencegah perpanjangan status darurat berulang, memberi kepastian bagi masyarakat, sekaligus membantu pelaku usaha merencanakan aktivitas ekonomi.
Sebagai bagian dari exit strategy, pemerintah menyiapkan indikator penyelesaian pascabencana, antara lain: selesainya proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital, pemulihan layanan publik serta aktivitas ekonomi secara normal, tidak adanya kebutuhan bantuan darurat lanjutan, serta laporan verifikasi teknis dari pemerintah daerah dan BNPB.
Terkait pendanaan, Lilik menegaskan kembali skema filling the gap. BNPB akan membantu pembiayaan apabila kapasitas fiskal daerah tidak mencukupi untuk memperbaiki rumah rusak berat, sedang, maupun ringan. Namun, daerah dengan kapasitas fiskal memadai diharapkan dapat menanganinya secara mandiri.
"Diskusi ini menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola penanggulangan bencana, menjaga iklim investasi dan pariwisata, serta memastikan pemulihan berjalan cepat, tepat sasaran, dan akuntabel," pungkas Lilik.
