KEMENKO PMK -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melakukan audiensi terkait pembentukan Tim Terpadu Penanganan Banjir di wilayah Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh, di Jakarta, Senin (15/12/2025). Audiensi ini merupakan bagian dari upaya penguatan koordinasi lintas sektor dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas penanganan bencana banjir di wilayah rawan bencana.
Audiensi tersebut dihadiri oleh Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK Merry Efriana, didampingi Asisten Deputi Pascakonflik Sosial Kemenko PMK Asril. Pertemuan juga dihadiri oleh perwakilan UN OCHA, UN Women, serta Siap Siaga sebagai mitra pembangunan dan kemanusiaan.
Dalam pertemuan tersebut, Merry Efriana menegaskan bahwa pembentukan tim penanganan banjir yang terkoordinasi dan terpadu menjadi kebutuhan mendesak, seiring meningkatnya frekuensi dan dampak bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah Sumatera. Menurutnya, penguatan sinergi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan mitra kemanusiaan sangat diperlukan agar penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif.
"Melalui pembentukan tim terpadu ini, diharapkan penanganan banjir dapat dilakukan secara lebih sistematis, terencana, dan berkelanjutan, mulai dari mitigasi dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana," ujar Merry Efriana.
Ia menambahkan, pendekatan terpadu juga penting untuk memastikan perlindungan kelompok rentan serta keberlanjutan upaya pengurangan risiko bencana di daerah rawan banjir. Kemenko PMK, lanjutnya, akan terus mendorong penguatan koordinasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana.
Sementara itu, Asisten Deputi Pascakonflik Sosial Asril menekankan bahwa bencana banjir tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga berpotensi memicu kerentanan sosial apabila tidak dikelola secara komprehensif. Oleh karena itu, aspek perlindungan sosial dan penguatan kohesi masyarakat perlu menjadi bagian integral dalam penanganan bencana.
"Pendekatan sosial, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan kohesi sosial perlu menjadi bagian integral dalam penanganan bencana, agar proses pemulihan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan berkelanjutan," jelas Asril.
Perwakilan UN OCHA dan UN Women menyampaikan komitmen untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam penguatan koordinasi kemanusiaan, peningkatan kapasitas penanganan bencana, serta pengarusutamaan perspektif gender dan perlindungan perempuan dan anak dalam situasi bencana. Siap Siaga juga menyatakan kesiapan berkontribusi aktif dalam mendukung penanganan banjir di lapangan.
Melalui audiensi ini, Kemenko PMK berharap pembentukan Tim Terpadu Penanganan Banjir di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh dapat segera ditindaklanjuti secara konkret, guna memperkuat upaya pengurangan risiko bencana dan perlindungan masyarakat di wilayah terdampak.
