KEMENKO PMK -- Asisten Deputi Penanganan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Merry Efriana menegaskan pentingnya penguatan Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) dan kolaborasi pentahelix untuk memastikan upaya pengurangan risiko bencana berjalan lebih terkoordinasi, terukur, dan berdampak hingga tingkat daerah dan komunitas.
Hal tersebut disampaikan Merry dalam rangkaian Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) 2026 di Provinsi Banten, melalui sesi berbagi bertajuk “Membangun Ekosistem Aksi Merespons Peringatan Dini (AMPD) di Indonesia: Praktik dan Tantangan Implementasi AMPD di Tingkat Daerah dan Komunitas” yang diselenggarakan Kelompok Kerja AMPD bersama IHCP di Dinas ESDM Provinsi Banten, Rabu (14/10/2026).
Merry menyampaikan, Indonesia sebagai negara yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik sangat rentan terhadap bencana, termasuk ancaman banjir, tanah longsor, cuaca ekstrem, serta kebakaran hutan dan lahan. Hal ini menuntut penguatan kesiapsiagaan dan mekanisme respons yang mampu mengubah informasi peringatan dini menjadi tindakan nyata.
“Risiko bencana di Indonesia tinggi dan semakin meningkat akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan Aksi Merespons Peringatan Dini yang terkoordinasi, terukur, dan berkelanjutan untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian akibat bencana,” ujar Merry.
Menurutnya, keberhasilan AMPD tidak hanya bergantung pada ketersediaan informasi dan teknologi peringatan dini, tetapi juga pada kesiapan masyarakat, kejelasan mekanisme pengambilan keputusan, serta dukungan sumber daya untuk melaksanakan aksi dini. Karena itu, koordinasi perlu diperkuat mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga desa dan komunitas.
“AMPD melibatkan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, desa dan komunitas, dunia usaha, akademisi, serta mitra pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan AMPD, sehingga peringatan dini perlu segera diterjemahkan menjadi aksi nyata di tingkat daerah dan komunitas,” tambah Merry.
Penguatan koordinasi tersebut juga memerlukan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media. Kolaborasi ini menjadi bahasan dalam sesi berbagi “Memaknai Kolaborasi Pentahelix dalam Penanggulangan Bencana melalui Indonesia Disaster Management Summit (IDMS)” di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten.
IDMS diharapkan menjadi ruang konsultasi dan pertukaran pengetahuan bagi para pemangku kepentingan untuk menyelaraskan kebutuhan di lapangan dengan arah kebijakan nasional. Forum ini juga dapat mendorong pertukaran data, hasil riset, inovasi, dan praktik baik, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam program penanggulangan bencana.
Melalui penguatan AMPD dan kolaborasi pentahelix, Kemenko PMK mendorong penanggulangan bencana yang lebih terintegrasi dan antisipatif. Upaya pengurangan risiko bencana diharapkan tidak berhenti pada penyampaian peringatan dini atau forum koordinasi, tetapi berlanjut menjadi aksi konkret yang melindungi masyarakat dan mengurangi dampak bencana.
