Kemenko PMK Dukung Pembangunan Desa Terpadu di 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas

Bogor (11/5) -- Plt. Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nelwan Harahap hadir dalam Focus Grup Discussion (FGD) terkait Pembahasan Pembangunan Desa Terpadu di 5 DPSP yang diselenggarakan oleh Kemenko Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) di Hotel Novotel Bogor, Jumat (7/5).

 

FGD tersebut bertujuan untuk koordinasi dan sinkronisasi pengembangan desa secara terpadu di 5 DPSP. Selain itu, untuk memperoleh informasi terkait dukungan kementerian/ lembaga untuk pengembangan desa serta menghimpun informasi tersebut untuk menentukan daftar desa yang akan menjadi prioritas dalam pengembangan desa terpadu untuk tahun 2021 dan 2022.

 

Pada kesempatan rapat yang dibuka oleh Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Marves itu, Nelwan mengatakan bahwa pariwisata mempunyai korelasi dan daya ungkit yang luar biasa terhadap sektor lain yang terkait.

 

"Melalui pariwisata berbagai sektor dapat tumbuh secara bersamaan,” ujarnya di hadapan peserta rapat yang terdiri dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kominfo, Kementerian Parekraf, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Bank Indonesia dan perwakilan pemerintah daerah di 5 DPSP.

 

Nelwan juga menjelaskan Indonesia memiliki potensi pariwisata yang tersebar di berbagai pelosok desa. Desa menjadi garda terdepan pembangunan dan pemberdayaan wisata dengan berbagai potensinya dan diharapkan dikelola oleh masyarakat desa sendiri dengan mengadopsi community based tourism.

 

Pengelolaan pariwisata yang diinisiasi masyarakat lokal dengan didukung kemitraan multipihak, menurut Nelwan, akan memicu semangat pemajuan ekonomi masyarakat Desa secara mandiri, menciptakan masyarakat yang tangguh dan berdaya saing.

 

"Adanya pergeseran tren wisata dari mass tourism menjadi quality tourism, sehingga pembangunan Desa ke depannya diharapkan akan menjadi sebuah ekosistem utuh yang memiliki atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan sumber daya manusia yang baik,” tuturnya.

 

Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kemenko Marves dalam sela-sela diskusi mengungkapkan bahwa kolaborasi Kemenko PMK dan Kemenko Marves ibarat dirigen K/L teknis terkait yang diharapkan dapat membuat alunan orkestra yang baik untuk memperkuat sinergitas dalam pengembangan Desa Terpadu di 5 DPSP.

 

Pada tahun 2021 akan ditentukan sebanyak 50 Desa Prioritas yang merupakan lokasi pengembangan “Desa Terpadu” di sekitar kawasan 5 DPSP (Borobudur, Danau Toba, Labuan Bajo, Likupang, Mandalika). Sehingga diharapkan, hingga 2024 akan terbentuk prioritas sebanyak 244 Desa Wisata dan 71.381 Desa Digital sesuai dengan target RPJMN 2020-2024.

 

Nelwan menambahkan bahwa pengembangan desa wisata dapat dilakukan dengan berbagai cara. Diantaranya, membangun minat wisatawan dalam negeri melalui story telling, testimoni, words-of-mouth dan pengembangan potensi dan tradisi budaya desa, pengembangan desa wisata dilaksanakan dengan mengindahkan keberlanjutan lingkungan hidup, perubahan iklim, dan ancaman bencana, tetap menjalin komunikasi melalui kerjasama multipihak “penta helix” dan menjadikan kecamatan sebagai rumah bersama dan sebagai pusat perubahan dan pertumbuhan serta pembinaan dan pengawasan desa.

 

“Terakhir, pengembangan desa wisata diintegrasikan dengan potensi desa didukung sumber daya alam , modal ekonomi, dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta kelembagaan,” pungkas Nelwan.

Kontributor Foto:
Reporter: