KEMENKO PMK -- Plt. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Pendidikan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Katiman menegaskan bahwa disabilitas tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk berkarier sebagai guru selama memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan.
Hal tersebut disampaikan Katiman dalam Webinar Nasional “Bedah RUU Sisdiknas” yang diselenggarakan Ikatan Guru Tunanetra Indonesia (IGTI), pada Minggu, (8/11/2026). Ia menekankan bahwa guru penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam dunia pendidikan.
"Guru penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkarier di dunia pendidikan," ujarnya.
Katiman juga menyampaikan bahwa pendidikan inklusif tidak hanya berlaku bagi peserta didik, tetapi harus mencakup lingkungan kerja yang aksesibel bagi para pendidik. Karena itu, diperlukan penyediaan akomodasi yang layak, seperti teknologi asistif, alat bantu mengajar, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas guru penyandang disabilitas.
Dalam pembahasan RUU Sisdiknas, Kemenko PMK mendorong penyelarasan pengaturan hak guru dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pengaturan tersebut perlu menjamin kesetaraan dalam rekrutmen, peningkatan kompetensi, promosi jabatan, tunjangan, jaminan sosial, serta perlindungan profesi.
Implementasi pemenuhan hak tersebut juga perlu mencakup aksesibilitas dalam proses seleksi dan pendidikan profesi, penyediaan perangkat pembaca layar, buku braille atau audio, serta mekanisme pengaduan terhadap diskriminasi dan perundungan.
Katiman menambahkan bahwa pemenuhan hak guru penyandang disabilitas membutuhkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan. Pembagian peran, dukungan pendanaan, penyediaan akomodasi yang layak, serta pemantauan berbasis indikator terukur menjadi kunci dalam pelaksanaannya.
"Jangan sampai regulasi hanya menjamin kesetaraan di atas kertas. Kita harus memastikan setiap guru, termasuk guru penyandang disabilitas, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa," tegasnya.
Katiman juga mengapresiasi inisiatif IGTI dalam menyelenggarakan webinar tersebut. Menurutnya, pelibatan organisasi guru penyandang disabilitas mencerminkan prinsip _nothing about us, without us_, yakni penyusunan regulasi yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas harus melibatkan kelompok yang terdampak.
Ia berharap pemenuhan hak tersebut tidak hanya ditujukan bagi guru penyandang disabilitas tunanetra, tetapi juga mencakup guru dengan ragam disabilitas lainnya.
Melalui penguatan RUU Sisdiknas, Kemenko PMK berharap terwujud ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus memastikan prinsip _no one left behind_ bagi seluruh pendidik tanpa terkecuali.
