KEMENKO PMK -- Deputi Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, menegaskan bahwa kerukunan antarumat beragama merupakan fondasi penting dalam menjaga kemaslahatan bangsa.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Koordinasi Daerah Penguatan Kerukunan Antar Umat Beragama di Gedung Pertemuan Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus), Kamis (27/11/2025).
"Kerukunan itu ada di hulu dan membawa dampak kemaslahatan, baik antarumat beragama, antarumat beragama, maupun dalam hubungan antara masyarakat dengan pemerintah," ujarnya.
Warsito menjelaskan bahwa penguatan kerukunan sejalan dengan Asta Cita ke-8 Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kehidupan rukun, toleran, dan maslahat sebagai prioritas pembangunan manusia. Kerukunan memiliki tiga dimensi: antar sesama manusia, terhadap tujuan bersama, dan terhadap alam.
Ia juga mengingatkan bahwa di tengah persaingan global, keunggulan bangsa tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur, tetapi oleh kualitas SDM. "Yang berada di depan adalah kualitas sumber daya manusia. SDM unggul itu memiliki tiga indikator: sehat mental dan fisik, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta produktivitas," terangnya.
Adaptasi terhadap era digital turut menjadi perhatian, mengingat 212 juta penduduk atau 74,6% populasi Indonesia sudah terhubung dengan internet. Warsito mencontohkan Uni Emirat Arab yang menempatkan stabilitas sosial dan kerukunan sebagai prioritas untuk memperkuat investasi dan pertumbuhan ekonomi. "Kerukunan adalah energi ekonomi dan investasi," tegasnya.
Rektor Unimus Masrukhi, turut mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini dan menekankan pentingnya pemahaman kerukunan bagi mahasiswa yang hidup di tengah masyarakat plural. Ia memastikan seluruh mahasiswa peserta akan mendapatkan sertifikat sebagai penguatan kompetensi sosial.
Ketua FKUB Jawa Tengah, Imam Yahya, yang hadir bersama tokoh lintas agama lainnya, menjelaskan bahwa tingkat kerukunan di Jawa Tengah dipengaruhi karakteristik sosial masing-masing daerah. Kota Semarang dan Kabupaten Klaten, misalnya, memiliki Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang tinggi karena masyarakatnya terbiasa hidup dalam kemajemukan. Ia juga memaparkan tentang inisiatif FKUB Muda sebagai wadah kolaborasi mahasiswa lintas agama.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Jawa Tengah, Pradhana Agung Nugraha, menyampaikan bahwa indeks toleransi di Jawa Tengah terus membaik dalam beberapa tahun terakhir dan tidak ada catatan kerusuhan terkait agama. "Hal ini menunjukkan bahwa kerukunan di Jawa Tengah berjalan dengan baik dan harus terus dirawat bersama," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan kerukunan juga menjadi program prioritas Gubernur Jawa Tengah, yang diperkuat dengan Keputusan Gubernur Nomor 460/54 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dewan Penasehat FKUB Provinsi Jawa Tengah. Meski demikian, tantangan seperti diskriminasi, prasangka, fanatisme, dan ketidakadilan sosial masih perlu diantisipasi melalui kerja kolaboratif seluruh pihak.
Kegiatan ini dimoderatori Asisten Deputi Bina Keagamaan Kemenko PMK, Asep Sunandar, dan dihadiri peserta dari berbagai unsur, termasuk pengurus ormas, akademisi, mahasiswa, Kanwil Kemenag, FKUB, serta perwakilan pemerintah daerah. Melalui koordinasi daerah ini, Kemenko PMK mendorong agar upaya memperkuat kerukunan antarumat beragama terus menjadi gerakan bersama yang berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.
