KEMENKO PMK -- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan komitmennya untuk mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan darurat gempa bumi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Fokus utama diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta dukungan pemulihan psikologis bagi warga terdampak.
Hal ini disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Poso secara daring, Minggu (17/8/2025). Rapat dipimpin oleh Deputi III BNPB dan diikuti oleh perwakilan Kemenko PMK, BNPB, BPBD Sulawesi Tengah, Dinas Sosial, Bupati Poso, serta Forkopimda.
"Penanganan darurat di Poso membutuhkan respons cepat, tepat, dan terkoordinasi. Kemenko PMK bersama BNPB akan terus mendampingi Pemda untuk memastikan kebutuhan masyarakat dapat segera terpenuhi," ujar Lilik Kurniawan.
Bupati Poso melaporkan, gempa utama bermagnitudo 6,0 yang terjadi pagi hari masih disusul gempa susulan. Getaran disertai suara gemuruh memicu kepanikan warga, mengingatkan pada peristiwa gempa tiga minggu sebelumnya. Fenomena ini menimbulkan trauma dan kekhawatiran, sehingga diperlukan analisis lebih lanjut dari BMKG maupun lembaga terkait.
Sejumlah langkah tanggap darurat telah dilakukan, seperti pemasangan tenda darurat di RSUD Poso, penyaluran bantuan makanan ke desa terdampak termasuk Desa Masani, serta pendataan kerusakan rumah, sekolah, fasilitas ibadah, dan infrastruktur. Kebutuhan mendesak masyarakat mencakup tenda, terpal, lampu taktikal, selimut, perlengkapan tidur, serta dukungan khusus untuk lansia dan anak-anak.
Berdasarkan laporan sementara, gempa mengakibatkan 17 orang luka ringan, 13 orang luka berat, dan 1 orang meninggal dunia. Sementara kerugian material mencakup puluhan rumah, pagar, gedung walet, gereja, dan pura.
Hasil rapat menyepakati dukungan logistik dari BNPB dengan melibatkan unsur pentahelix, percepatan pendataan rumah rusak oleh Pemda, serta penurunan ahli gempa dari BNPB untuk menjelaskan fenomena suara gemuruh. Pemkab Poso juga diarahkan segera menetapkan status darurat agar respons lebih optimal.
Untuk mempercepat respons, tim pendahulu dari BNPB dan Kemenko PMK dijadwalkan berangkat ke Poso pada Senin, 18 Agustus 2025 pukul 02.00 WIB melalui Palu. Selanjutnya, Kepala BNPB bersama Staf Khusus Kemenko PMK akan tiba di Poso pada 19 Agustus 2025 guna memimpin langsung koordinasi lapangan bersama pemerintah daerah.
"Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan seluruh elemen masyarakat, penanganan darurat di Poso diharapkan berjalan cepat, tepat, dan terkoordinasi," pungkas Deputi Lilik.
