KEMENKO PMK — Pemerintah terus memperkuat ketahanan daerah melalui kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang lebih terpadu. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menginisiasi Forum Kebijakan Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai wadah kolaborasi lintas pemangku kepentingan.
Asisten Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Kemenko PMK, Monalisa Herawati Rumayar, menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam membangun ketahanan daerah sekaligus membentuk ekosistem kebijakan penanggulangan bencana yang sistematis.
Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan FGD Kolaborasi Stakeholder Menuju Ketahanan Daerah di Jawa Timur, hasil kerja sama Kemenko PMK dan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, pada Kamis (18/9/2025).
"Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama. Untuk bencana yang telah terjadi, peran analis kebijakan dari berbagai instansi di daerah sangat dibutuhkan guna memetakan kontribusi setiap pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi," ujar Monalisa.
Forum ini mendorong integrasi isu lintas sektor dalam rehabilitasi dan rekonstruksi bencana, mulai dari iklim, lingkungan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah/Industri Kecil Menengah (KUMKM/IKM), pariwisata, hingga ketahanan pangan. Melalui sinergi ini diharapkan lahir kebijakan pemulihan yang lebih adaptif, berkelanjutan, dan berorientasi pada penguatan ketahanan daerah.
Lebih lanjut, Monalisa menyampaikan bahwa Kemenko PMK juga telah menyiapkan kartu kendali monitoring dan evaluasi sebagai instrumen untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terukur.
"Dengan adanya Forum Kebijakan dan kartu kendali Monev RR, diharapkan implementasi rehabilitasi-rekonstruksi di daerah dapat berjalan lebih baik serta mencapai target pemulihan dengan prinsip build back better, safer, and sustainable," ungkapnya.
Forum ini turut dihadiri Analis Kebijakan Ahli Utama Setda Provinsi Jawa Timur Dr. Mas Purnomo Hadi, perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, serta perwakilan Perum Perhutani Jawa Timur. Sebagai langkah konkret, para pemangku kepentingan menyepakati identifikasi peran dan tindak lanjut terkait isu iklim, lingkungan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dengan mengoptimalkan potensi sektor KUMKM/IKM, pariwisata, dan ketahanan pangan di daerah.
