Kemenko PMK Kawal Tindak Lanjut Upaya Pencegahan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Pemuda

Jakarta (27/8) -- Upaya pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan sedini mungkin. Berdasarkan hasil Survei Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) (2019), terjadi peningkatan penyalahgunaan narkoba pada kelompok usia 18-25 tahun. Berdasarkan data tersebut, maka pencegahan penyalahgunaan narkoba akan lebih efektif jika dilakukan pada kalangan pemuda, khususnya pada kelompok usia 18-25 tahun. 

Pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba di kelompok pemuda tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan beserta turunannya, yakni Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

Untuk menguatkan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba di kelompok pemuda,  Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Teknis Pemberdayaan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) dalam upaya Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang dihadiri oleh perwakilan Kementerian dan Lembaga serta kelompok pemuda, pada Rabu 26 Agustus 2020 di Hotel Harris Vertu, Jakarta.

Asisten Deputi Pemberdayaan Pemuda Kemenko PMK Yohan menyampaikan bahwa keberadaan KIPAN menjadi ujung tombak pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba pada generasi muda. Dia mengungkapkan, Kemenko PMK aktif mengkoordinasikan dan mengawal perkembangan KIPAN dan Kelompok Pemuda Anti Narkoba (KOPAN) yang menjadi program prioritas dari Pemerintah hingga mendapat pengesahan badan hukum perkumpulan dari Kemenkumham.

"Oleh karena itu, diharapkan pada masa mendatang dapat tercipta kolaborasi antara pemerintah, baik di pusat dan daerah, serta KIPAN dalam rangka pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba yang lebih optimal," jelas Yohan.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Peningkatan Wawasan Pemuda Kemenpora Arifin Majid menyampaikan bahwa Pemerintah sudah membantu menginisiasi pembentukan KIPAN dan KOPAN sejak tahun 2016 yang praktiknya akan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Hingga tahun 2020, program KIPAN dan KOPAN telah menjangkau 14 Provinsi di seluruh Indonesia.

Perwakilan Kemendagri juga menyatakan bahwa Kemendagri telah mengeluarkan Permendagri No. 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, dan siap membantu menginisiasi pembentukan KIPAN dan KOPAN di tingkat daerah melalui surat edarannya kepada masing-masing Kepala Daerah.

Sebagai penutup, Yohan berharap agar pembentukan KIPAN dan KOPAN di daerah, sebagai perpanjangan tangan dari Perkumpulan KIPAN yang telah dibentuk dan disahkan pada waktu sebelumnya dapat segera diproses.

"Sebagai tindak lanjut, akan diadakan agenda Rapat Koordinasi Teknis yang dilaksanakan di daerah agar dapat melihat gambaran langsung kondisi di lapangan dari pembentukan KIPAN dan KOPAN," pungkas Yohan. (*)

Kontributor Foto:
Editor :
Reporter: