Kemenko PMK Koordinasikan Penguatan Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Penanganan Konflik di Nusa Tenggara Timur

Kupang (21/9) -- Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana (P2WPB) Kemenko PMK menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS) pada 21 September 2020. 

Rapat yang dilaksanakan di Hotel Aston Kupang tersebut dihadiri oleh Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan KPPPA, Kepala Bakesbangpol Prov. NTT, perwakilan Dinas PPPA Prov. NTT , Polda NTT, Korem 161/ Wira Sakti, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Pada pembukaan rakor, Deputi P2WPB Kemenko PMK, Dody Usodo Hargo, menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi ini dimaksudkan untuk membangun pemahaman dan meningkatkan koordinasi dalam upaya penanganan konflik sosial. Dody memaparkan, perempuan dan anak merupakan kelompok rentan terhadap konflik. Di sisi lain, perempuan dan anak juga memiliki potensi sebagai agen perdamaian. 

"Karena itu, perempuan dan anak perlu dilindungi. Pentingnya koordinasi dan sinergi antara Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Pokja P3AKS) dengan Timdu PKS sebagai upaya perlindungan perempuan dan anak," tegasnya.

Berbagai isu dikemukakan oleh narasumber dalam rapat tersebut, antara lain Asisten Deputi Mitigasi Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Kepala Bakesbangpol Prov. NTT dan Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan Dinas PPPA Prov. NTT. 

Para narasumber menyoroti permasalahan pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan, anak dan orang berkebutuhan khusus dalam penanganan konflik sosial. Hal tersebut seiring dengan kemajuan paradigma penanganan konflik yang lebih progresif dan humanis. Selain itu, isu potensi konflik akibat pandemi serta menjelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga dibahas secara komprehensif dalam rapat ini.

Sebagai tindak lanjut dari rapat, Deputi Dody mengharapkan agar pihak Pemda di lingkungan Provinsi NTT memasukkan substansi pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak ke dalam Rencana Aksi Daerah (RAD). 

"Rencana aksi tersebut kemudian akan dijabarkan menjadi kebijakan, program dan produk hukum daerah sehingga hasilnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat," ujarnya

Deputi Dody meminta agar penyusunan RAD tersebut mengikut sertakan banyak pihak terkait, dan tetap bersinergi saat pelaksanaannya. "Keterlibatan multipihak dalam penyusunan RAD juga didorong agar tetap bersinergi pada saat pelaksanaannya nanti," pungkas Dody.

Kontributor Foto:
Reporter: