KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terus memperkuat upaya pengurangan risiko bencana nonalam, khususnya ancaman zoonosis dan Penyakit Infeksius Baru (PIB), melalui pengembangan Surveilans Berbasis Masyarakat (SBM) yang diselenggarakan di Jakarta, pada Rabu-Kamis (11-12/11/2026). Upaya ini dilakukan dengan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dalam meningkatkan kewaspadaan dini terhadap potensi ancaman kesehatan di lingkungan sekitar.
Kegiatan ini dilaksanakan dalam kerangka Collaborative Approach for Resilient Surveillance and Pandemic Preparedness in Indonesia atau CARE-I (Pendekatan Kolaboratif untuk Ketahanan Surveilans dan Kesiapsiagaan Pandemi di Indonesia), sebagai upaya memperkuat ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman epidemi dan penyakit menular melalui peningkatan kapasitas, kewaspadaan dini, serta keterlibatan aktif masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan agenda pengurangan risiko bencana nonalam, mengingat wabah penyakit, zoonosis, dan penyakit infeksius baru berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap kesehatan, sosial, ekonomi, dan kehidupan masyarakat.
Melalui kerangka CARE-I, penguatan Surveilans Berbasis Masyarakat diarahkan untuk membangun kemampuan masyarakat dalam mengenali indikasi awal ancaman kesehatan yang bersumber dari manusia, hewan, maupun lingkungan. Dengan demikian, upaya pencegahan dapat dilakukan lebih dini sebelum potensi kejadian berkembang menjadi wabah atau krisis kesehatan yang lebih luas. Pendekatan ini juga mengedepankan prinsip One Health, yaitu keterpaduan upaya menjaga kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, menekankan bahwa kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana nonalam perlu dibangun sejak dini melalui peningkatan literasi dan keterlibatan aktif masyarakat.
“Kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana nonalam perlu dibangun sejak dini melalui peningkatan literasi dan keterlibatan aktif masyarakat. Masyarakat perlu memiliki pengetahuan untuk mengenali potensi ancaman zoonosis dan penyakit infeksius baru, serta memahami langkah yang harus dilakukan. Dalam hal ini, Forum PRB memiliki peran penting sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam memperkuat kewaspadaan dini,” ujar Deputi Lilik.
Beliau juga menyoroti bahwa ancaman zoonosis dan penyakit infeksius baru tidak terlepas dari kondisi kesehatan hewan dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif melalui konsep One Health, yakni keterpaduan upaya menjaga kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan secara menyeluruh.
Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK Andre Notohamijoyo menambahkan bahwa dalam konteks pengurangan risiko bencana, langkah pencegahan perlu dilakukan sebelum suatu kejadian berkembang menjadi wabah. Kemampuan masyarakat untuk mengenali perubahan kondisi kesehatan manusia, hewan, maupun lingkungan serta menyampaikan informasi secara cepat dan tepat menjadi kunci dalam membangun kesiapsiagaan, ujar Asdep Andre.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Marulitua Sijabat, turut menegaskan kompleksitas ibu kota sebagai kawasan metropolitan dengan kepadatan penduduk dan mobilitas masyarakat yang tinggi. Mengingat masyarakat merupakan pihak yang paling dekat dengan lingkungan tempat tinggalnya, mereka sering kali menjadi pihak pertama yang mengenali perubahan kondisi di lapangan.
“Surveilans Berbasis Masyarakat menjadi salah satu upaya strategis untuk memperkuat kewaspadaan dini. Melalui SBM, masyarakat didorong untuk mengenali, mencatat, dan meneruskan sinyal atau indikasi awal yang berpotensi menimbulkan ancaman kesehatan masyarakat,” jelas Marulitua.
Lebih lanjut, ia mengingatkan pentingnya mekanisme pelaporan yang tepat dengan tetap mengedepankan keselamatan, kerahasiaan data pribadi, serta menghindari penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
Sebagai informasi, kegiatan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan di DKI Jakarta, meliputi BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian, serta Forum PRB, yang menaungi puluhan organisasi kemsyarakatan, keagamaan, dan perguruan tinggi.
Dalam implementasi SBM, para relawan dibekali lima pedoman utama, yaitu mengutamakan keselamatan, mencatat fakta dengan cepat, menggunakan jalur pelaporan resmi, memastikan konfirmasi dan tindak lanjut, serta menjaga komunikasi dan kerahasiaan data.
Mekanisme pelaporan diarahkan melalui jalur resmi, yakni indikasi kejadian kesehatan manusia diteruskan kepada Puskesmas atau fasilitas kesehatan, sedangkan kejadian kesehatan hewan dilaporkan kepada petugas kesehatan hewan atau Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga menyediakan layanan Jakarta Siaga 112 sebagai nomor tunggal panggilan darurat yang dapat diakses masyarakat secara gratis selama 24 jam dan terintegrasi dengan instansi terkait.
Asdep Andre menambahkan bahwa melalui kegiatan ini, Kemenko PMK mendorong agar penguatan SBM tidak berhenti pada peningkatan literasi dan pemahaman semata, tetapi dapat diterjemahkan menjadi rencana aksi yang konkret dan berkelanjutan di tingkat masyarakat. Sinergi lintas sektor yang terbangun diharapkan semakin memperkuat ketangguhan masyarakat dalam mengenali, melaporkan, dan mengantisipasi ancaman zoonosis serta penyakit infeksius baru sejak dini.
