KEMENKO PMK — Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dalam hal ini diwakilkan oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial, meresmikan dan menyerahkan Hunian Tetap (Huntap) Desa Modisi, Kecamatan Pinolosian Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, pada Jum'at (13/02). sebagai bagian dari upaya pemulihan pascabencana erupsi Gunung Ruang yang terjadi pada April 2024.
Bencana erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro pada April 2024 mengakibatkan 1.236 orang luka-luka, 9.083 jiwa mengungsi, serta 2.519 rumah terdampak, yang terdiri atas 287 rumah rusak berat, 328 rumah rusak sedang, dan 1.904 rumah rusak ringan. Untuk menjamin pemulihan yang berkelanjutan, Pemerintah membangun kawasan hunian tetap sebanyak 287 unit bagi masyarakat terdampak yang direlokasi ke Desa Modisi.
Kemenko PMK menegaskan bahwa hunian tetap bukan sekadar bangunan fisik, tetapi merupakan simbol pemulihan martabat, rasa aman, dan masa depan masyarakat. Pembangunan Huntap dilaksanakan dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable, dilengkapi dengan fasilitas umum dan sosial, serta dirancang berbasis keamanan kebencanaan dan keberlanjutan lingkungan.
Pemerintah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi Gunung Ruang secara terpadu melalui lima sektor utama, yakni permukiman, infrastruktur, sosial, ekonomi, dan lintas sektor. Fasilitas yang dibangun di Huntap Modisi meliputi hunian layak huni, sistem penyediaan air, sekolah, tempat ibadah, puskesmas pembantu, tambatan perahu, serta dukungan sarana bagi nelayan dan penguatan pemerintahan desa.
Menko PMK juga menekankan pentingnya kesiapan operasional kawasan, termasuk berfungsinya fasilitas umum dan sosial, kejelasan pengelolaan kawasan, pendampingan masyarakat, pemulihan mata pencaharian, serta pemenuhan kebutuhan dasar pada masa awal penghunian.
Peresmian Hunian Tetap Desa Modisi menjadi bukti nyata kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menghadirkan pemulihan pascabencana rehabilitasi dan rekonstruksi yang terintegrasi dan berorientasi pada ketangguhan masyarakat.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Dirjen Linjamsos Kemensos, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa, Bupati Bolaang Mongondow Selatan, Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Asisten Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Direktur Pengembangan Kawasan Strategis KemenPU, serta perwakilan K/L dan Pemda terkait.
