KEMENKO PMK — Tragedi yang menimpa seorang ibu dan anak di Banjaran, Kabupaten Bandung, menjadi pengingat bahwa keluarga rentan membutuhkan perhatian dan perlindungan yang lebih kuat. Menindaklanjuti kasus tersebut, Kemenko PMK menggelar pertemuan koordinasi lintas sektor di Kantor DP2KBP3A Kabupaten Bandung, pada Selasa (9/9/2025).
Asisten Deputi Ketahanan Keluarga dan Pembangunan Kependudukan Kemenko PMK, Mustikorini Indrijatiningrum, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para mitra dalam memperkuat perlindungan dan pemulihan bagi keluarga yang terdampak.
“Tragedi di Kiangroke mengingatkan kita bahwa tekanan ekonomi, lemahnya daya tahan keluarga, dan lingkungan sosial yang rentan bisa memicu keputusan ekstrem. Kami ingin memastikan setiap keluarga yang menghadapi tekanan hidup tidak merasa sendiri. Negara hadir melalui kolaborasi lintas sektor agar upaya perlindungan dan pemulihan bisa berjalan menyeluruh,” ujar Indri.
Lebih lanjut, Indri menekankan bahwa penanganan kasus tidak boleh berhenti pada respon darurat. Kasus di Banjaran harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem perlindungan yang menjangkau langsung keluarga di tingkat desa.
“Penanganan tidak boleh berhenti pada respon darurat. Kita harus memastikan tidak hanya keluarga korban yang mendapatkan pendampingan, tetapi juga keluarga lain yang menghadapi kondisi serupa,” tegasnya.
Kepala Dinas DP2KBP3A Kabupaten Bandung, M. Hairun, turut melaporkan kondisi terkini serta berbagai langkah penanganan yang telah dilakukan. Ia menekankan bahwa masyarakat di Desa Kiangroke tengah menghadapi sejumlah persoalan serius, mulai dari praktik rentenir, maraknya minuman keras, penyalahgunaan narkoba, hingga judi online, yang semakin meresahkan warga.
Dalam pertemuan tersebut disepakati sejumlah langkah aksi bersama, mulai dari pendampingan psikososial, layanan konseling, identifikasi keluarga rentan, deteksi dini permasalahan sosial, hingga penguatan usaha produktif dengan dukungan modal dan literasi keuangan. Selain itu, juga dilakukan sosialisasi bahaya pinjaman ilegal dan judi online, optimalisasi peran Unit Pengelola Zakat (UPZ) desa, serta pelibatan PKK, tokoh agama, perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat dalam pembinaan nilai agama, parenting, dan pemberdayaan masyarakat.
Indri menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bandung, aparat penegak hukum, serta para pendamping lapangan yang bergerak cepat dalam menangani kasus. Dengan sinergi lintas sektor yang lebih kuat, ia menegaskan pemerintah berkomitmen mencegah tragedi serupa dan memastikan setiap keluarga di Indonesia mendapatkan perlindungan yang memadai.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat serta berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Bandung, antara lain Sekretaris Daerah, Dinas P2KBP3A, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BAZNAS, TP PKK, Sentra Abiyoso, Puskesmas, dan beberapa tokoh masyarakat.
