KEMENKO PMK -- Plh Asisten Deputi Penanganan Pascakonflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Andre Notohamijoyo menegaskan bahwa penyusunan Rencana Aksi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) Generasi III menjadi momentum penting untuk memperkuat keterlibatan seluruh pihak dalam melindungi perempuan dan anak, tidak hanya dalam konflik sosial, tetapi juga pada situasi bencana.
Andre menekankan, RAN P3AKS Generasi ketiga ini akan dipadukan dengan arah kebijakan strategis Kemenko PMK melalui Flagship #KITATANGGUH yang dikoordinasikan Deputi V. Program ini hadir sebagai gerakan nasional untuk menumbuhkan budaya ketangguhan, membangun kolaborasi multipihak, serta mengoptimalkan teknologi dalam menghadapi risiko bencana maupun konflik sosial.
"Integrasi RAN P3AKS Generasi III dan Flagship #KITATANGGUH diharapkan dapat menjadi fondasi bersama dalam membangun Indonesia yang lebih damai, adil, inklusif, dan tangguh menghadapi berbagai krisis," ujar Andre dalam Rapat Koordinasi Persiapan Workshop Penyusunan RAN P3AKS Periode 2025-2029, di Jakarta, Kamis (28/8/2025).
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan dalam pencegahan konflik, negosiasi perdamaian, dan rekonstruksi pascakonflik, serta memastikan perempuan dan anak terlindungi dari dampak buruk konflik sosial. Perempuan kerap menjadi kelompok paling rentan, yang menghadapi risiko meningkat berupa kekerasan maupun eksploitasi berbasis gender.
Asdep Andre menegaskan perlunya norma dan standar global, pemberdayaan perempuan, serta integrasi isu gender ke dalam kebijakan dan institusi yang responsif. Selain konflik, perempuan bersama kelompok rentan lainnya juga harus menghadapi tantangan lain seperti bencana, perubahan iklim, perdagangan orang, hingga radikalisme dan terorisme.
