KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa percepatan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat merupakan prioritas nasional yang dikerjakan secara terpadu lintas kementerian dan lembaga.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Percepatan Tanggap Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Penanganan Pascabencana di Ruang Rapat Lantai 14 Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Rabu (17/12/2025).
Menko PMK menyampaikan, arahan Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pentingnya percepatan penanganan bencana di tiga provinsi terdampak. Pemerintah, menurutnya, terus melakukan pembaruan progres di lapangan sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang perlu segera diselesaikan secara lintas sektor.
"Pemerintah bekerja keras, mengerahkan seluruh sumber daya nasional. Ini adalah prioritas nasional sebagaimana arahan Bapak Presiden. Seluruh kementerian dan lembaga menempatkan pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai prioritas, dan Presiden juga memastikan dukungan anggaran yang memadai untuk menyelesaikan penanganan ini dengan sebaik-baiknya," tegas Menko PMK.
Lebih lanjut, Menko PMK menjelaskan, cakupan wilayah terdampak yang luas serta tingkat kerusakan yang beragam menyebabkan capaian di lapangan juga bervariasi. Namun demikian, Menko PMK menegaskan bahwa progres penanganan menunjukkan perkembangan yang signifikan, termasuk terbukanya sejumlah wilayah yang sebelumnya terisolasi, pemenuhan logistik, dan akses dasar bagi masyarakat.
"Beberapa daerah yang semula terisolir sudah berhasil dibuka. Pemulihan akses jalan, logistik, listrik, BBM, gas LPG, hingga layanan dasar masyarakat terus dilakukan secara bertahap. Ini adalah hasil kerja keras bersama lintas kementerian dan lembaga, TNI-Polri, pemerintah daerah, serta para relawan," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing kementerian dan lembaga memaparkan perkembangan penanganan sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Untuk kebutuhan logistik secara nasional dalam kondisi tersedia, sebagaimana disampaikan oleh Bulog, dengan distribusi yang terus diupayakan menjangkau seluruh wilayah terdampak. Selain pengiriman bantuan, pemerintah juga mendorong penyerapan hasil pertanian masyarakat lokal sebagai bagian dari pemulihan ekonomi.
Penanganan pengungsi juga terus berjalan dengan dukungan BNPB, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, dan relawan. Sementara itu, Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa seluruh rumah sakit di wilayah terdampak telah beroperasi, meskipun sebagian masih belum berfungsi secara optimal.
Terkait hunian, Menko PMK menyampaikan bahwa pembangunan hunian sementara (huntara) telah berjalan dan saat ini mulai memasuki tahap persiapan hunian tetap (huntap). Di sisi infrastruktur, meskipun sebagian besar jalur darat telah kembali terkoneksi, pemulihan belum sepenuhnya tuntas. Pengerahan personel TNI-Polri, Kementerian PU, serta alat berat masih terus dilakukan, termasuk penyediaan jembatan Bailey. Untuk wilayah yang belum teraliri listrik secara optimal, pemerintah juga menyiapkan dukungan genset dan fasilitas pendukung lainnya.
Sementara itu, Kementerian Sosial melaporkan sejumlah intervensi pascabencana, antara lain santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia, bantuan jaminan hidup, serta dukungan hunian sementara. Progress pemulihan konektivitas komunikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Digital, termasuk pemulihan layanan Satelit Satria yang dikombinasikan dengan dukungan Starlink untuk membantu komunikasi warga dan petugas di lapangan.
Menko PMK menekankan bahwa pemerintah akan bekerja keras seoptimal mungkin semaksimal mungkin untuk memulihkan keadaaan. "Kendala-kendala terkait dengan regulasi prosedur birokrasi dan seterusnya harus dipecahkan yang penting adalah pemulihan segera selesai dengan maksimal."
Ia menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya bertujuan mengembalikan kondisi seperti semula, tetapi membangun wilayah terdampak menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih aman, dan berkelanjutan.
"Kami pemerintah, atas arahan Bapak Presiden, bekerja keras sekuat tenaga lintas kementerian dan lembaga. Ini prioritas nasional. Target kita bukan hanya pulih, tetapi membangun lebih baik. Terima kasih atas dukungan semua pihak dan kesabaran masyarakat terdampak. Pemerintah bersama sepenuhnya dengan masyarakat," ujar Menko PMK.
Menko PMK berharap sinergi lintas kementerian dan lembaga serta dukungan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar proses pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dapat berjalan optimal.
"Bukan hanya untuk pulih, tetapi membangun menjadi lebih baik, lebih kuat, lebih aman lebih berkelanjutan," pungkasnya.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh para menteri, pimpinan lembaga, serta perwakilan kementerian/lembaga yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam penanganan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Sumatra, yaitu: Kepala BNPB Suharyanto; Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq; Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, Menteri Agama Nasaruddin Umar; Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto; Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid; Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait; Menteri Sosial Saifullah Yusuf; Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy; Kepala BRIN Arif Satria; Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani; Kepala Badan Informasi Geospasial Muh Aris Marfai; Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani.
Selain iu hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus; Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto Wakil Menteri Kesehatan, dr. Benjamin Paulus Octavianus, Sp.P, FISR; Wakil Menteri Perhubungan Suntana; Wakil Menteri Kehutanan Rochmat Marzuki; Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ahmad Erani Yustika; Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti; Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu, Staf Ahli Teknologi Industri, dan Lingkungan Kementerian PU Dr. Ir. Yudha Mediawan, Deputi Bidang Pembinaan Komunikasi Pemerintah Badan Komunikasi Noudhy Valdryno, TNI dan Polri, serta perwakilan BUMN dari Pertamina dan PLN.
