Jakarta (10/7) -- Pemerintah terus berupaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat dan bugar hingga ke seluruh pelosok negeri. Beragam upaya telah dilakukan pemerintah untuk mewujudkan reformasi kesehatan, mulai dari percepatan penyediaan fasilitas kesehatan, memperbanyaj akademi kesehatan, sampai penyediaan tenaga kesehatan profesional hingga pelosok.
Namun, adanya pandemi Covid-19 menyingkap berbagai kendala di sektor-sektor kehidupan, khususnya di bidang kesehatan. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy megungkapkan, selama masa pandemi terlihat distribusi tenaga kesehatan masih belum merata.
"Problem kita disamping jumlahnya (tenaga kesehatan/dokter) yang masih kurang sekali, tapi juga distribusi. Nah, distribusi ini sebetulnya karena sikap-sikap yang dimiliki oleh para dokter. Masalah distribusi di wilayah pedalaman dan tertinggal rata-rata dokter enggan untuk ditugaskan di situ," jelas Menko PMK saat menjadi narasumber dalam webinar yang diselenggarakan oleh Himpunan Obstetri dan Ginekologi Sosial (HOGSI) cabang Malang, pada Jumat (10/7).
Menurut Menko Muhadjir, problem tersebut perlu diatasi dengan adanya materi yang menyangkut kesiapan mental dokter agar bersedia ditempatkan di mana saja dan tidak hanya menumpuk di kota. Berdasarkan pengalamannya, dia menceritakan, di beberapa wilayah pelosok di Indonesia Timur tenaga kesehatan profesional sangatlah minim.
Bahkan, dalam penanganan pandemi Covid-19 tenaga kesehatan profesional di sana khususnya dokter spesialis paru-paru hanya ada satu atau dua dokter di satu provinsi. Maka, menurutnya, asosiasi dokter sangat perlu berperan dalam pemerataan tenaga kesehatan.
"Ini saya kira tidak cukup dari pemerintah tapi harus ada upaya dari IDI (Ikatan Dokter Indonesia) dan asosiasi dokter spesialis untuk punya inisiatif bagaimana supaya proses distribusi tenaga dokter itu lahir bukan dari regulasi pemerintah tapi kesadaran dari asosiasi. Mungkin bisa ada proses rotasi dari asosiasi," tuturnya.
Muhadjir mengaku, fasilitas kesehatan di pelosok juga masih sangat minim. Problem ketimpangan inilah yang harus segera diselesaikan oleh seluruh pihak dengan bersinergi bersama-sama pemerintah.
"Intinya kita harus kerja keras untuk melakukan reformasi di bidang kesehatan nasional. Kalau kita bicara ketahanan keluarga tanpa dibackup dengan persiapan sarana prasarana yang memadai untuk kesehatan keluarga saya kira non sense juga," pungkasnya. (*)
