KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 Hijriah/2025 Masehi serta Persiapan Penyelenggaraan Haji Tahun 1447 H/2026 M, pada Rabu (24/7), secara hybrid di Kantor Kemenko PMK, Jakarta. Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa, Warsito.
Dalam sambutannya, Warsito menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menyukseskan penyelenggaraan haji tahun ini, khususnya Kementerian Agama dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji). Ia menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh guna memperbaiki berbagai aspek teknis dan kebijakan.
“Kami menyadari bahwa penyelenggaraan haji berskala besar tidak luput dari tantangan. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh menjadi pijakan penting untuk memastikan peningkatan kualitas ibadah haji di masa mendatang,” ujar Warsito.
Sebagai kementerian koordinator, Kemenko PMK akan terus menjalankan fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan melalui forum lintas kementerian dan lembaga, monitoring lapangan, hingga penguatan rekomendasi kebijakan untuk menjamin pelayanan haji yang semakin tertib dan bermartabat.
Deputi Bidang Koordinasi Pelayanan Haji Dalam Negeri BP Haji, Puji Raharjo, menyampaikan bahwa persiapan haji 1447 H telah dimulai sejak awal Juni 2025. Salah satu prioritas adalah percepatan pemesanan tenda di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang ditargetkan selesai pada akhir Juli 2025.
Disampaikan pula bahwa sejumlah hal krusial seperti akomodasi, transportasi udara, dan pelunasan biaya haji sudah mulai disiapkan sejak Agustus hingga September. Alternatif bandara untuk pemberangkatan dan pemulangan juga tengah dipertimbangkan untuk meningkatkan efisiensi pergerakan jamaah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag, Hilman Latief, menegaskan bahwa setiap dinamika yang muncul akan disikapi dengan kebijakan yang bijak. “Segala kendala operasional adalah tanggung jawab kami. Kami tidak menyalahkan siapa pun,” ujar Hilman.
Hilman juga menyoroti pentingnya kebijakan multiyears dan penguatan regulasi untuk menghindari monopoli layanan oleh syarikah. Ia menambahkan bahwa Indonesia masih menjadi negara dengan biaya haji terendah di dunia, bahkan di bawah Bangladesh, sekaligus menekankan urgensi penguatan sistem data jamaah dan penyederhanaan proses visa.
Aspek kesehatan juga menjadi perhatian. Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes, Liliek Marhaendro Susilo, memaparkan bahwa sekitar 80 persen jamaah memiliki penyakit penyerta (komorbid), sehingga sistem layanan kesehatan haji harus semakin adaptif. Namun, masih ditemukan tantangan di lapangan seperti keterbatasan izin operasional Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), sweeping otoritas Arab Saudi, hingga keterlambatan pelatihan petugas kesehatan akibat penambahan kuota yang mendadak.
Dari sisi hubungan luar negeri, Direktur Timur Tengah Ditjen Asia Pasifik dan Afrika Kemenlu, Ahrul Tsani Fathurrahman, menegaskan bahwa penyelenggaraan haji merupakan bagian dari kepentingan strategis Indonesia dalam diplomasi bilateral dengan Arab Saudi.
“Haji tidak sekadar ritual keagamaan, tetapi juga bagian dari diplomasi utama Indonesia. Semua komunikasi dilakukan melalui nota diplomatik agar memiliki pijakan kuat,” katanya.
Ia menambahkan bahwa isu-isu utama seperti kuota, layanan kesehatan, Smartpass, hingga Kampung Haji akan terus diperjuangkan melalui Dewan Kerja Sama Tingkat Tinggi (DKT) yang dipimpin langsung Presiden RI dan Raja Arab Saudi. Kemlu juga terus mengawal perlindungan jamaah termasuk dalam urusan penyembelihan DAM yang masih menghadapi kendala administratif.
Direktur Angkutan Udara Kemenhub, Agustinus Budi, menggarisbawahi pentingnya optimalisasi bandara alternatif. Namun, hingga kini Bandara Taif belum bisa dimanfaatkan karena panjang runway yang belum memadai untuk operasional pesawat haji.
Seluruh masukan dan catatan evaluatif dari kementerian dan lembaga yang hadir akan dirumuskan sebagai bahan perumusan kebijakan nasional penyelenggaraan haji tahun depan. Kemenko PMK juga mendorong segera dilakukannya MoU teknis antara Sekjen Kemenag dan Sestama BP Haji, terutama dalam konteks transisi kelembagaan sambil menunggu pembahasan RUU Haji dan Umrah.
Turut hadir dalam rapat ini Plt. Deputi Layanan Haji Luar Negeri BP Haji Hasan Affandi, Deputi Investasi Langsung BPKH Anas, Direktur Angkutan Udara Kemenhub Agustinus Budi, Direktur Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri Rikie, Kasubdit Tempat Pemeriksaan Imigrasi Laut Ditjen Imigrasi Jerry Risnandar Saktinegara, Kepala Divisi PT Angkasa Pura Indonesia I Wayan Ova, Asdep Bina Keagamaan Kemenko PMK Asep Sunandar, Asdep Penguatan Budi Pekerti Kemenko PMK Gatot Hendrarto, serta perwakilan dan pejabat teknis dari instansi terkait lainnya.
