Kemenko PMK – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan pentingnya intervensi terpadu lintas sektor dari hulu ke hilir guna mengatasi degradasi lingkungan yang ditandai dengan meningkatnya limpasan permukaan dan sedimentasi serta kebutuhan terhadap peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di hulu DAS Ciliwung.
Paska ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kepmenko PMK) Nomor 20 Tahun 2026 Tentang Percepatan Pengurangan Risiko Bencana Banjir dan Tanah Longsor di Kawasan Hulu Sungai Ciliwung, Kemenko PMK bergegas mengadakan Rapat Koordinasi sekaligus penyerahan secara simbolis dan sosialisasi Kepmenko PMK nomor 20 tahun 2026, yang dipimpin oleh Plh. Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana Kemenko PMK, Monalisa Herawati Rumayar di Kantor BPBD Provinsi Jawa Barat, di Kota Bandung pada Selasa (23/06/2026).
"Kepmenko PMK nomor 20 tahun 2026 menegaskan pendekatan multisektoral dan terintegrasi yang mencakup pilar utama seperti kawasan lindung, sumber air, penyangga dan resapan air, serta pengelolaan daerah bencana," terang Monalisa dalam pembukaannya.
"Upaya pengurangan risiko bencana ini tidak hanya menjadi tanggung jawab satu instansi atau satu sektor saja, melainkan membutuhkan komitmen dan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, berikut juga pemerintah daerah, termasuk didalamnya penguatan sumber daya manusia hingga di tingkat tapak serta perlunya pelibatan dan partisipasi aktif masyarakat", tambah Monalisa.
Kegiatan eksploitasi lahan dan alih fungsi lahan juga menjadi perhatian bersama dan kegiatan ini harus diimbangi dengan upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan secara berkelanjutan guna menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi risiko bencana, serta mendukung program ketahanan pangan nasional.
"Tantangan kita besar, tetapi dengan kolaborasi lintas sektor, komitmen daerah, dan kerja teknis yang konsisten, kita dapat melindungi masyarakat di wilayah tengah dan hilir dari risiko banjir dan longsor yang semakin meningkat,” tutup Monalisa.
Dalam forum tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, Teten Ali Mulku Engkun, menyatakan dukungannya dan memberikan catatan akan pentingnya pelibatan unsur seperti TNI dan Polri untuk memastikan keamanan, efektivitas penataan dan penertiban kawasan secara teknis di lapangan. Hal ini berkaca pada pelaksanaan program Citarum Harum pada aliran DAS Citarum.
Pada kesempatan yang sama, perwakilan Setda Provinsi Jawa Barat berharap agar Satgas yang telah dibentuk dapat langsung dieksekusi dengan mengacu pada matriks pola dan rencana wilayah sungai DAS Ciliwung Cisadane yang sudah disusun oleh Kementerian PU. Dukungan aksi juga disampaikan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat yang telah merealisasikan program rehabilitasi lahan dan penanaman hutan di kawasan Hulu DAS Ciliwung. Bappeda Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa Perencanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap Indeks Risiko Bencana juga suatu keniscayaan.
Masukan strategis lainnya juga mengemuka, "Pentingnya Kebijakan Satu Peta dan Satu Data (One Map Policy) untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta penguatan mitigasi non-struktural berbasis komunitas melalui edukasi literasi budaya ramah air", ujar Dewi Sartika, Analis Kebijakan Ahli Utama Pemprov Jawa Barat.
"One Map Policy sebagai dasar single data mapping. Peta dan data yang dihasilkan harus menjadi rujukan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan guna memastikan keselarasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program", imbuh Dewi.
