KEMENKO PMK -- Inspektur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Henry Marvin mendorong penguatan fungsi pengawasan internal agar semakin mampu memberikan nilai tambah terhadap pelaksanaan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian (SKP) kebijakan di lingkungan Kemenko PMK.
Hal tersebut disampaikan Marvin dalam kegiatan studi tiru (benchmarking) yang dilakukan Inspektorat Kemenko PMK ke Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, pada Kamis (13/8/2026).
Studi tiru menjadi ruang berbagi pengalaman dan praktik pengawasan antarkementerian koordinator, terutama dalam melihat bagaimana fungsi pengawasan internal dapat memberikan nilai tambah terhadap pelaksanaan tugas koordinasi kementerian koordinator.
Diskusi mencakup pendekatan pengawasan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan, tetapi juga mampu memberikan informasi strategis mengenai pelaksanaan kebijakan, risiko, serta isu yang memerlukan perhatian pimpinan.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta juga bertukar pandangan mengenai tantangan pengawasan terhadap kebijakan yang melibatkan banyak kementerian/lembaga. Karakter kebijakan lintas sektor memerlukan pengawasan yang semakin adaptif, berbasis risiko dan hasil, serta didukung pertukaran informasi dan kolaborasi antar-Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Henry Marvin menyampaikan, bagi Inspektorat Kemenko PMK, penguatan pendekatan pengawasan menjadi penting sejalan dengan peran Kemenko PMK dalam melaksanakan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan.
"Hasil pengawasan diharapkan tidak berhenti pada identifikasi permasalahan, tetapi dapat diolah menjadi informasi yang lebih strategis untuk mendukung pengambilan keputusan dan perbaikan pelaksanaan kebijakan," ujar Henry Marvin.
Pertemuan tersebut juga menjadi momentum untuk memperkuat jejaring antarkementerian koordinator sebagai ruang pembelajaran bersama dalam pengembangan pengawasan internal. Pertukaran pengalaman diharapkan dapat memperkuat sinergi APIP dalam mengawal efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintah.
Kegiatan tersebut dihadiri Inspektur Kemenko PMK Henry Marvin, Inspektur Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Muhammad Jalu Wredo Aribowo serta Inspektur Kemenko Pangan Reni Sutaryo, bersama jajaran masing-masing Inspektorat.
Melalui kegiatan ini, Inspektorat Kemenko PMK terus mendorong penguatan fungsi pengawasan yang mampu memberikan assurance, informasi strategis, dan peringatan dini bagi pimpinan. Pendekatan tersebut diharapkan mendukung tata kelola pelaksanaan kebijakan yang semakin efektif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
