KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong optimalisasi pengelolaan zakat agar tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dan penyaluran dana, tetapi juga menjadi instrumen strategis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan manusia Indonesia, di Jakarta, pada Selasa (17/11/2026).
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, saat mewakili Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sugiono, sekaligus membuka Rapat Kerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) BAZNAS RI Tahun 2026. Kegiatan ini diikuti sekitar 200 pimpinan UPZ dari kementerian/lembaga dan badan usaha milik negara (BUMN).
Warsito menyampaikan apresiasi kepada BAZNAS dan seluruh UPZ yang telah berkontribusi dalam pengelolaan zakat nasional. Menurutnya, zakat memiliki dimensi yang lebih luas daripada kewajiban keagamaan karena juga merupakan kekuatan sosial-ekonomi untuk membantu mengatasi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat solidaritas masyarakat.
Potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp327 triliun. Sementara itu, penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS-DSKL) pada 2025 mencapai sekitar Rp44,70 triliun, meningkat 9,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Besarnya potensi tersebut menunjukkan perlunya penguatan tata kelola dan kolaborasi agar zakat dapat memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat.
“Potensi zakat yang besar harus diikuti dengan pengelolaan yang semakin profesional, transparan, dan berdampak. Pemerintah, BAZNAS, UPZ, dunia usaha, dan masyarakat perlu memperkuat sinergi, dengan tetap berpegang pada ketentuan syariah dan prinsip pendistribusian kepada para mustahik,” ujar Warsito.
Ia menekankan bahwa zakat dapat berkontribusi langsung terhadap lima agenda pembangunan manusia, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kohesi dan solidaritas sosial. Karena itu, keberhasilan pengelolaan zakat perlu dinilai dari perubahan nyata yang dihasilkan bagi penerima manfaat.
“Keberhasilan zakat tidak cukup diukur dari berapa besar dana yang dihimpun dan disalurkan, tetapi dari seberapa banyak kehidupan masyarakat yang berhasil kita ubah: dari miskin menjadi berdaya, dari mustahik menjadi mandiri, bahkan menjadi muzaki,” tegasnya.
Dalam konteks tersebut, Warsito menilai UPZ memiliki posisi strategis karena berada dekat dengan sumber-sumber potensi zakat di lingkungan kementerian/lembaga, BUMN, dan komunitas profesi. Penguatan UPZ perlu dilakukan melalui peningkatan literasi zakat, kapasitas kelembagaan, akuntabilitas, perluasan kanal pembayaran digital, serta pengelolaan data muzaki dan mustahik yang lebih terintegrasi.
Pemanfaatan teknologi, termasuk artificial intelligence (AI), juga dapat dikembangkan untuk memetakan potensi zakat, menganalisis kebutuhan penerima manfaat, mengevaluasi program, dan meningkatkan transparansi pengelolaan. Penerapannya tetap harus memperhatikan keamanan data, integritas, dan pengawasan manusia.
Warsito juga menggarisbawahi pentingnya penguatan modal sosial (social capital) sebagai pelengkap pembangunan modal manusia (human capital). Budaya berbagi, kepedulian, dan gotong royong yang tumbuh melalui keluarga, komunitas, lembaga keagamaan, dan generasi muda merupakan modal penting bagi pembangunan masyarakat yang inklusif dan berdaya.
Data CAF World Giving Report 2025 menunjukkan bahwa rata-rata donasi masyarakat Indonesia mencapai sekitar 1,6 persen dari pendapatan, lebih tinggi dibandingkan rata-rata global sebesar 1 persen. Hal ini mencerminkan kuatnya potensi kedermawanan masyarakat Indonesia yang perlu didukung dengan tata kelola filantropi yang semakin baik dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wakil Ketua BAZNAS RI, Zainut Tauhid Sa'adi, menyampaikan bahwa rapat kerja ini menjadi forum untuk mengevaluasi pelaksanaan program UPZ sepanjang 2026, menyusun rencana kerja 2027, serta mendorong kementerian/lembaga yang belum aktif mengelola zakat agar segera mengoptimalkan peran UPZ. Forum ini juga membahas konsep monitoring dan evaluasi UPZ di lingkungan kementerian/lembaga dan BUMN.
Menutup arahannya, Warsito berharap rapat kerja ini menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan penghimpunan zakat, memperluas basis muzaki, memperkuat kelembagaan UPZ, serta mengembangkan program zakat produktif di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dengan dampak yang terukur dan berkelanjutan.
“Mari kita jadikan zakat bukan sekadar instrumen untuk membantu mereka yang membutuhkan, tetapi juga instrumen pemberdayaan untuk mengubah mustahik menjadi muzaki, kepedulian menjadi gerakan, dan nilai-nilai keagamaan menjadi kekuatan pembangunan,” pungkasnya.