KEMENKO PMK -- Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Woro Srihastuti Sulistyaningrum menekankan pentingnya Peta Jalan Ekonomi Perawatan yang sejalan dengan kebijakan nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
Menurutnya, penyelarasan Rencana Tindak Lanjut Peta Jalan Ekonomi Perawatan yang akan dikembangkan melalui pembentukan Pokja lintas sektor. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektor Persiapan Peluncuran Kelompok Kerja (Pokja) Ekonomi Perawatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), pada Kamis, (15/5/2025).
Deputi Lisa menyampaikan, Pokja Ekonomi Perawatan perlu berperan sebagai wadah strategis untuk mengatasi tantangan implementasi, memastikan keselarasan antara peta jalan dan target pembangunan, serta memperkuat sinergi lintas sektor sebagaimana yang telah tertuang dalam Peta Jalan Ekonomi Perawatan.
"Apa yang dibicarakan harus merujuk pada target-target pembangunan nasional. Sinergitas antara target-target di Peta Jalan Ekonomi Perawatan dan target RPJMN menjadi sangat penting agar kebijakan yang disusun benar-benar berdampak dan terarah," ujar Lisa.
Deputi Lisa meminta sejak awal perlu dipastikan mekanisme kerja Pokja mendukung implementasi Peta Jalan Ekonomi Perawatan dan pencapaian indikator pembangunan, mencakup kesetaraan gender, peningkatan kesejahteraan kelompok rentan, serta pengakuan, redistribusi, dan investasi dalam kerja-kerja perawatan sebagai bagian dari transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Lisa juga mengarahkan agar Pokja bukan sekadar formalitas. Menurutnya, Pokja harus memiliki landasan yang kuat dan mekanisme kerja yang jelas. Lisa juga menekankan bahwa tujuan Pokja harus dirumuskan dengan jelas dan disesuaikan dengan target serta implementasi Peta Jalan Ekonomi Perawatan di setiap periode RPJMN.
"Tujuan Pokja harus disepakati bersama agar peran dan fungsinya tidak tumpang tindih dan tetap fokus pada isu prioritas," tambahnya.
Sejalan dengan hal tersebut, Wakil Menteri KPPPA, Veronica Tan juga menekankan pentingnya menjadikan peta jalan ekonomi perawatan sebagai bagian dari strategi pembangunan multidimensi yang bersinergi dengan berbagai program prioritas pemerintah.
"Peta Jalan Perawatan ini juga harus bisa sejalan dengan program prioritas pemerintah lainnya yang multidimensi seperti kemiskinan ekstrem, stunting, pendidikan anak, yang semuanya bersumber pada peran orang tua dalam membentuk ketahanan keluarga," ujar Veronica.
Dalam diskusi, sejumlah peserta juga menyampaikan bahwa isu ekonomi perawatan tidak hanya menyangkut aspek sosial, tetapi juga berdampak langsung terhadap produktivitas nasional, pengurangan beban ganda pada perempuan, serta penciptaan lapangan kerja yang inklusif. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor dinilai sangat strategis untuk mengonsolidasikan berbagai inisiatif yang sudah ada.
Sebagai penutup, Deputi Lisa menyampaikan komitmen Kemenko PMK untuk terus mendorong harmonisasi kebijakan, peningkatan kualitas data dan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan. Ia berharap Pokja Ekonomi Perawatan dapat menjadi instrumen konkret dalam memperkuat implementasi Peta Jalan Ekonomi Perawatan agar selaras dengan target dan arah kebijakan dalam RPJMN, serta mendorong transformasi sosial dan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia.
Rapat ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri KPPPA, Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA, serta perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga, organisasi internasional seperti International Labour of Organization (ILO), dan berbagai organisasi masyarakat sipil.
