KEMENKO PMK -- Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Lilik Kurniawan menegaskan bahwa penataan ruang menjadi kunci dalam melindungi masyarakat dan mengurangi risiko bencana. Karena itu, aspek kebencanaan perlu diintegrasikan sejak awal dalam kebijakan pembangunan dan pemanfaatan wilayah.
Hal tersebut disampaikan Lilik saat mewakili Menteri Koordinator PMK membuka Talkshow Hari Tata Ruang Nasional 2026 bertema “Menata Ruang, Merajut Ekosistem: Menuju Negeri Tangguh Iklim dan Bencana” yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
"Tata ruang bukan sekadar instrumen untuk mengatur pemanfaatan wilayah, melainkan keputusan fundamental dalam melindungi kehidupan, mengelola sumber daya alam, serta memastikan keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang," ungkap Lilik saat membacakan sambutan mewakili Menko PMK.
Indonesia yang berada di kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) memiliki potensi ancaman bencana yang tinggi. Risiko tersebut semakin kompleks akibat perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan tekanan terhadap lingkungan. Kondisi ini menuntut pergeseran penanggulangan bencana dari sekadar respons pascabencana menuju antisipasi dan pengurangan risiko sejak tahap perencanaan pembangunan.
Dalam seluruh siklus penanggulangan bencana, penataan ruang memiliki peran penting. Pada tahap prabencana, kajian bahaya dan risiko menjadi dasar penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Saat bencana, tata ruang menjadi acuan penentuan lokasi aman, jalur evakuasi, dan tempat pengungsian. Sementara pada tahap pascabencana, tata ruang mendasari penentuan lokasi rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk relokasi serta pemulihan sarana dan prasarana vital.
Pemulihan juga perlu menerapkan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable, yakni membangun kembali dengan lebih baik, aman, dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemulihan tidak sekadar mengembalikan kondisi sebelum bencana, tetapi menjadi momentum untuk mengurangi risiko dan membangun wilayah yang lebih tangguh.
Lilik juga menekankan pentingnya integrasi pengurangan risiko bencana dalam kebijakan penataan ruang dan dokumen perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Hal ini membutuhkan koordinasi lintas kementerian/lembaga, termasuk ATR/BPN, BNPB, BMKG, Badan Informasi Geospasial (BIG), kementerian yang menangani lingkungan hidup, kehutanan dan infrastruktur, serta pemerintah daerah.
Selain itu, penguatan ketangguhan membutuhkan kolaborasi pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, dan media. Kolaborasi tersebut perlu diwujudkan melalui pembagian peran yang jelas, mobilisasi sumber daya, dan aksi nyata yang terukur untuk melindungi masyarakat serta menjaga keberlanjutan ekosistem.
Talkshow ini menghadirkan Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana, Kepala BMKG Prof. Ir. Teuku Faisal Fathani, Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, dan akademisi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Prof. Dr. Tito Latif Indra. Diskusi juga melibatkan penanggap dari organisasi profesi, akademisi, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta BNPB.
Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun kesamaan perspektif dan langkah konkret lintas sektor dalam mengintegrasikan aspek kebencanaan ke dalam kebijakan penataan ruang. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga dari kemampuan mengurangi risiko bencana dan melindungi masyarakat.
"Penataan ruang yang tepat bukan hanya mengatur wilayah, tetapi juga melindungi kehidupan. Dengan memperkuat sinergi dan komitmen bersama, Indonesia diharapkan semakin tangguh menghadapi perubahan iklim dan ancaman bencana," pungkas Deputi Lilik.
