Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Optimalisasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) Provinsi Jawa Timur. Kegiatan yang digelar pada hari Selasa (12/12/2023) di Pendopo Malowopati ini merupakan upaya untuk memperkuat sinergisitas dan kolaborasi antara pusat dan daerah dalam mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem menuju nol persen di tahun 2024.
Hadir dalam kegiatan ini Bupati/Walikota se-Jawa Timur, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mewakili Wakil Gubernur Jawa Timur, jajaran Staf Ahli dan Forkopimda, Bappeda se-Provinsi Jawa Timur.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nunung Nuryartono mengatakan, rapat koordinasi daerah ini menjadi agenda yang tak terpisahkan dari upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, langkah koordinasi di Provinsi Jawa Timur, utamanya di kabupaten/kota ini agar program dan kebijakan antara pusat dan daerah yang dilakukan bisa menyasar dan tepat sasaran sehingga target nol persen kemiskinan ekstrem di tahun 2024 dapat tercapai.
"Bapak Presiden optimis target penurunan kemiskinan eksrem nol persen di tahun 2024 dapat dicapai. Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran baik dari Kabupaten Bojonegoro dan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota lainnya yang mendapat insentif fiskal. Provinsi Jawa Timur adalah yang terbanyak menerima insentif fiskal yaitu 12 pemerintah kabupaten/kota. Hal ini tentunya bisa menjadi pembelajaran kepada daerah lainnya," ucapnya.
Nunung Nuryartono juga menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena memiliki satu mekanisme tata kola data yang baik yaitu Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA) yang merupakan integrasi data yang bersumber dari data DTKS, data P3KE, dan juga data BPS sebagai indikatornya. Hal ini meruapakn bentuk keterpaduan dan sinergisitas, dalam hal ini perlunya kesamaan langkah bersama dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem.
"Inovasi-inovasi daerah untuk memastikan kevalidan data itu luar biasa. Kita melaksanakan konvergensi program yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan meminimalkan kantong kemiskinan," jelasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan yang menjadi tantangan dari Presiden, utamanya kemiskinan ekstrem. Dimensi kemiskinan yang banyak menunjukkan penanganan tidak bisa ditangani satu lembaga tapi harus ada sinergi pusat dan daerah.
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro sudah mengalami penurunan signifikan, begitu juga kemiskinan ekstrem. Ini merupakan hasil kerja sama seluruh pihak. Sementara dari sisi pembuatan kebijakan perlu ada penguatan lebih lanjut. Kehadiran Deputi I Kemenko PMK bisa bersama-sama merumuskan kebijakan di tahun 2024 untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
"Di akhir tahun kita lakukan penebalan bantuan sosial, ada penambahan untuk keluarga miskin dalam bentuk bantuan sosial. Hal ini akan dilanjutkan di tahun 2024. Kemudian menambah dan menerbitkan BLT tembakau”, jelasnya.
Tantangan utama, lanjut Pj Bupati Adriyanto, ialah mengenai data. Data menjadi hal penting, sebab data semakin baik pengentasan kemiskinan juga semakin baik. Kabupaten Bojonegoto memiliki Data Mandiri Masyarakat Miskin Daerah (DAMISDA). Data tersebut sebagai target penajaman program termasuk kemiskinan ekstrem.
"Mengenai regulasi juga menjadi perhatian. Terkait hibah misalnya. Sebab ini bersifat simultan sampai masyarakat dinyatakan mandiri. Nanti dilanjutkan kunjungan desa yang terdampak intervensi program pengentasan kemiskinan ekstrem. Semoga menjadi bagian ikhtiar menangani kemiskinan di Indonesia," pungkasnya.
Selanjutnya Diskusi Panel yang di moderatori oleh Asisten Deputi Penanganan Kemiskinan, Katiman, dengan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Insentif Fiskal kategori Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, diantaranya yang menyampaikan materi antara lain; Kepala Bappeda Kabupaten Jombang Danang Praptoko, Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro M. Anwar Muhtadlo, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Mojokerto Heryana Dodik Murtono, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasuruan Yudha Triwidya Sasongko.
Kegiatan Rakor ini juga diselingi dengan dengan pameran stand UMKM Kabupaten Bojonegoro, penyerahan bantuan sosial anak yatim, anak piatu dan anak yatim piatu terlantar non panti, serta dimeriahkan oleh penampilan Tarian Selamat Datang dari Duta Tari Disbudpar Kabupaten Bojonegoro.
Setelah acara Rakorda selesai, rombongan Kemenko PMK dan Pemkab Bojonegoro melanjutkan tinjauan lapangan di Desa Kedungrejo Kecamatan Kedungadem Bojonegoro untuk meninjau langsung penerima manfaat dan calon penerima manfaat bantuan. “Dengan kunjungan langsung kami hari ini, diharapkan Desa Kedungrejo dapat menjadi contoh dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di daerah lain,” tutur Nunung Nuryartono.
