Jaring Masukan dan Partisipasi Masyarakat, RPP Penyandang Disabilitas Dikonsultasikan ke Publik

Surabaya (19/11)--- Saat ini terdapat sekitar 21 juta atau 8,56% penduduk Indonesia merupakan penyandang disabilitas. Namun sayang sekali, tingginya populasi mereka belum diimbangi dengan kuatnya partisipasi mereka dalam berbagai sektor antara lain pendidikan, pelatihan, penempatan kerja, dan lainnya. Dukungan terhadap mereka, selama ini lebih banyak dimaknai dalam perspektif charity based bukan berdasarkan hak asasi manusia (human right based). Oleh karena itu, cara pandang Kita terhadap disabilitas harus mulai diubah dengan menempatkannya sebagai subjek dalam penentuan kebijakan. Juga, mengubah kebijakan yang semula hanya ditujukan untuk permasalahan sosial menjadi jaminan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Maka, upaya peningkatan inklusivitas penyandang disabilitas yang menyeluruh pada setiap aspek penghidupan perlu, dilakukan melalui berbagai strategi dan arah kebijakan.
 
Strategi dan arah kebijakan itu antara lain peningkatan advokasi peraturan dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah; pengembangan kapasitas tenaga kerja pelayanan publik; pengembangan perlindungan sosial melalui skema manfaat bagi penyandang disabilitas miskin berbasis keluarga; dan tentunya sosialisasi, edukasi, dan pengarusutamaan di tingkat masyarakat.
 
Pembangunan inklusif disabilitas saat ini menggunakan pendekatan twin-track di mana kegiatan pengarusutamaan disabilitas dilakukan di seluruh program. Di samping menargetkan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari setiap program berdasarkan kesamaan hak. Dalam pembangunan insklusif disabilitas, penerapan prinsip-prinsip aksesibilitas, partisipasi dan anti diskriminasi harus terus diperkuat. Salah satunya melalui advokasi regulasi yang ramah disabilitas.
 
“Komitmen pemerintah, mulai menempatkan hak-hak penyandang disabilitas dalam kebijakan praktis pemerintah melalui identifikasi bahwa penyandang disabilitas harus menikmati hak-hak dasar setara dengan nondisabilitas. Karena itu, konsep dasar penyusunan RPP tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan Bencana bagi penyandang disabilitas ini merupakan bentuk pengakuan bahwa mereka bagian dari keragaman umat manusia dan mempunyai hak sama dengan setiap orang,” papar Deputi bidang Koordinasi Pengentasan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, Kemenko PMK, Tb Achmad Choesni dalam sambutan dan arahannya yang dibacakan oleh Asisten Deputi Pemberdayaan Disabilitas dan Lansia, Ade Rustama di tengah forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang aksesibilitas terhadap permukiman, pelayanan publik dan perlindungan bencana bagi disabilitas di Kota Surabaya, Selasa pagi.
 
Kegiatan uji publik RPP hari ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat terkait adanya peraturan yang akan/sedang dibentuk; memperoleh masukan dan tanggapan dari pemangku kepentingan dan masyarakat terkait peraturan yang sedang dibuat; dan agar pemangku kepentingan serta masyarakat memahami dampak adanya peraturan ini.
 
Choesni dalam sambutannya mengharapkan agar konsultasi publik ini dapat bermanfaat demi meningkatkan legitimasi dan efektifitas pelaksanaan peraturan, karena peraturan yang dihasilkan memperoleh dukungan dari para pemangku kepentingan dan masyarakat karena mereka terlibat dalam konsultasi publik. “Selain itu, Kita juga berharap agar partisipasi masyarakat jadi meningkat, menghindari konflik baik vertikal maupun horizontal yang timbul akibat peraturan ini. Dengan demikian, biaya sosial yang keluar akibat konflik juga jadi berkurang. Kualitas peraturan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah juga terus meningkat,” tambahnya lagi.
 
Choesni dalam sambutannya mengapresiasi Kementerian PUPR yang telah menginisiasi acara Konsultasi Publik RPP tentang Aksesibilitas terhadap Permukiman, Pelayanan Publik dan Pelindungan Bencana bagi Penyandang Disabilitas. Kota Surabaya terpilih menjadi Tuan Rumah Penyelenggara karena ibukota Jawa Timur ini dinilai berhasil mewujudkan kota ramah penyandang disabilitas, yakni konsep kota yang menjamin hidup warga penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa terdiskriminasi.
 
Kota Surabaya merupakan salah satu kota  yang terus melakukan pembenahan terhadap berbagai aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Sejumlah sudut kota sudah dilengkapi fasilitas untuk kenyamanan mereka, seperti rumah untuk penyandang disabilitas, transportasi umum yang ramah disabilitas dan berbagai fasilitas lainnya. (sumber: Kedep II Kemenko PMK)

Kontributor Foto:
Reporter: