Keberhasilan PPKM Mikro Percepat Penanganan Covid-19

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy

Sukabumi (25/2) -- Pemerintah terus menggenjot pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat berskala Mikro (PPKM Mikro) sampai lingkup masyarakat terkecil yaitu di tingkat desa/kelurahan, RT/RW, maupun keluarga.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meyakini bahwa keberhasilan PPKM Mikro akan mampu mempercepat upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.

"Memang kuncinya adalah di level mikro, level yang paling kecil. Kalau itu semua bisa dilaksanakan di seluruh Indonesia, saya yakin Covid-19 bisa segera kita tundukkan," ujarnya usai meninjau langsung kegiatan isolasi mandiri pada tingkat keluarga di Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (25/2).

Ia menyebut keberhasilan PPKM Mikro terutama ditentukan oleh pelaksanaan protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) disertai efektivitas operasi lacak-uji-pilah atau 3T (tracing, tracking, treatment).

"Pokoknya Covid-19 ini harus kita tangani secara serempak dua hal yaitu 3M dan 3T harus kita laksanakan. Kalau salah satunya saja kendor itu kita tidak akan bisa mengalahkan covid," tegas Muhadjir.

Di samping itu, gotong-royong antara pemerintah daerah setempat dan masyarakat juga sangat dibutuhkan. Tidak boleh ada lagi stigma penderita Covid-19 harus dijauhkan karena hanya akan memperburuk kondisi kesehatan si penderita.

Justru, menurut Menko PMK, penderita Covid-19 harus diberikan dukungan moril dan materiil sehingga dapat segera pulih dan terbebas dari ancaman virus mematikan tersebut.

"Saya tadi juga datang langsung ke yang sudah terinfeksi (Covid-19) untuk meyakinkan masyarakat mereka jangan dijauhi, membuat jarak iya tapi jangan dijauhi. Sewajarnya saja," ucap mantan Mendikbud tersebut.

*Gotong-royong Atasi Stunting*

Pada kesempatan itu, Muhadjir juga berkunjung ke Desa Cidahu, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, untuk mendukung upaya penanganan stunting yang terus dilakukan bersama antara pemerintah daerah setempat dan stakeholder terkait.

Berdasarkan laporan Camat Cidahu, angka stunting di kecamatan tersebut sekitar 3,16%. Meski lebih rendah dibanding angka stunting nasional (27,67 persen pada 2019), namun kondisi stunting yang dialami sejumlah balita dan anak tetap tidak boleh disepelekan.

Muhadjir menegaskan bahwa stunting pada balita dan anak akan dapat mengancam keberlanjutan generasi masa depan bangsa. Apalagi, Indonesia diproyeksi akan mencapai bonus demografi pada 2030 mendatang.

"Ini tentu perlu kerja keras kita semua. Kita tahu, penanganan stunting menjadi program prioritas pemerintah yang dilakukan besar-besaran. Karena itu saya undang semua untuk bersama-sama mengatasi," tuturnya.

Tak hanya itu, Menko PMK mengimbau para pemilik perusahaan agar dapat mendukung upaya penanganan stunting. Misalnya dengan memberikan cuti hamil serta menyediakan Pojok Laktasi bagi ibu pekerja yang sedang hamil dan menyusui.

Seperti diketahui tidak sedikit anak penderita stunting lahir dan tumbuh dengan mengalami kekurangan gizi, bahkan sejak masih berada dalam kandungan termasuk kurang mendapatkan ASI.

"Penanganan stunting harus dimulai dari masa kehamilan. Kontrol ke puskesmas, bila perlu mendapatkan bantuan makanan tambahan (BMT) untuk bayi. Sementara kalau ada perusahaan yang belum patuh kita berikan peringatan, namun usahakan jangan ada sanksi yang sifatnya memberatkan perusahaan. Kita sadarkan bahwa ini penting dan menjadi kewajiban perusahaan untuk memberikan hak karyawan," tandas Menko PMK.

Lebih lanjut, rangkaian kunjungan kerja yang dilakukan Menko PMK tidak hanya untuk memastikan situasi dan penanganan langsung di lapangan, tetapi juga sangat berguna untuk mendapatkan masukan terkini bagi penyempurnaan kebijakan pemerintah.

Seraya mengamini, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyambut baik ajakan Menko PMK untuk turun langsung dan berkoordinasi di lapangan terkait upaya penanganan stunting.

"Pak Presiden mengharapkan BKKBN menjadi penanggung jawab untuk urusan stunting. Karena itu kami senang sekali diajak oleh Pak Menteri untuk bersilaturahmi kepada bapak ibu sekalian. Sama seperti Pak Menteri, saya ingin mendengar kerepotan apa yang barangkali nanti bisa ditindaklanjuti di tingkat pusat," pungkas Hasto.

Kontributor Foto:
Reporter: