Kemenko PMK Berbagi Strategi Penanganan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial ke Pemerintah Mesir

KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menerima delegasi Pemerintah Mesir dalam kegiatan “South-South Learning” yang diselenggarakan oleh Egypt Impact Lab dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Mesir bekerja sama dengan The Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (JPAL-SEA) di Kantor Kemenko PMK, pada Rabu (29/5).

Kedatangan delegasi yang diwakili oleh 16 perwakilan pejabat pemerintah Mesir dari berbagai lembaga tersebut diterima langsung oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK, Nunung Nuryartono. Kunjungan tim delegasi bertujuan untuk memperkuat ekosistem pengetahuan dalam mengintegrasikan bukti ke dalam rancangan dan implementasi program perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan melalui kemitraan serta berbagi praktik baik.

Menyampaikan strategi dalam mengakselerasi penghapusan kemiskinan ekstrem, Deputi Nunung menjelaskan, pemerintah Indonesia sedang dalam upaya keras untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen di tahun 2024. Target tersebut enam tahun lebih awal dari capaian yang ada dalam tujuan pertama Sustainable Development Goals (SDGs).

“Presiden Joko Widodo sangat gencar dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen di tahun 2024. Usaha keras itu terus memenuhi target SDGs dalam kurun waktu lima tahun ke belakang,” ujar Nunung.

Nunung menjabarkan, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, integrasi dan strategi yang dilakukan dalam menekan angka kemiskinan ekstrem dilakukan melalui tiga cara, yakni pengurangan beban, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan. Upaya tersebut, lanjut Nunung, dilakukan secara kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, komunitas masyarakat, serta pemangku kepentingan terkait lainnya.

Upaya mengoordinasikan semua pemangku kepentingan tersebut, kata Nunung, dilakukan oleh Kemenko PMK dengan berbagai kementerian dan lembaga melalui data yang ada dalam platform Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

“Berbagai kementerian dan lembaga telah menggunakan data P3KE sebagai basis penargetan sasaran dalam mengimplementasikan program pengentasan kemiskinan di daerah,” jelas Nunung.

Selain data P3KE, Nunung turut menyampaikan tentang layanan BPJS Kesehatan dalam rangka menyediakan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nunung menjelaskan, Jaminan Kesehatan Nasional merupakan program negara yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dengan kepesertaan telah mencakup 96,91% atau setara 270,49 juta jiwa dari total penduduk Indonesia.

“Ada setidaknya 144 jenis penyakit yang dicover dalam program JKN. Selain pelayanan medis, rawat inap, hingga obat-obatan, negara juga menanggung berbagai penyakit-penyakit katastropik seperti jantung, kanker, stroke, gagal ginjal,” kata Nunung.

Selain Jaminan Kesehatan, terdapat lima program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dijelaskan, seperti skema kontribusi yang meliputi jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan.

Hadir dalam pertemuan itu, Deputi General Manager Central Bank of Egypt, National Organization for Social Insurance, Universal Helath Insurance Authority, Peneliti dari Kementerian Keuangan Mesir, dan Penasihat Chairman of the Financial Regulatory Authority, serta para staf dari JPAL-SEA.

Reporter: