KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan Rapat Koordinasi Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) B12 Tahun 2022 lingkup Kementerian dan Lembaga di bawah koordinasi Kemenko PMK, di Kantor Kemenko PMK, Selasa (15/11).
Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kemenko PMK Iwan Eka Setiawan menerangkan, pelaksanaan RANHAM ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025.
Iwan menerangkan, untuk RANHAM B12 2021 ini memfokuskan pada empat kelompok sasaran aksi. "Kelompok sasaran tersebut yaitu perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat adat," ujarnya.
Kemenko PMK, terang Iwan, bertanggung jawab mendorong, memantau, dan mengevaluasi RANHAM kepada Kementerian dan Lembaga lingkup PMK. Di mana terdapat tiga laporan, yakni laporan B04, B08, dan B12 yang setiap tahun dilaporkan Menkumham kepada Presiden.
~Lebih lanjut, Iwan menerangkan, masing-masing Kementerian dan Lembaga harus merancang program-program untuk mencapai sasaran strategis RANHAM B12 2022.~
Dalam Rapat Koordinasi, perwakilan Kemenkumham turut menyampaikan penjelasan terkait regulasi baru dan target-target yang ingin dicapai dalam RANHAM serta evaluasi pada laporan RANHAM B08.
Adapun beberapa catatan dalam rapat evaluai RANHAM ialah sebagai berikut, tingkat partisipasi pelaporan Aksi HAM K/L pada periode B08 adalah 100%, dengan hasil capain rata-rata sebesar 95,36%, masih erdapat K/L yang mengirimkan data dukung tidak sesuai dengan ukuran keberhasilan yang diminta, dan masih terdapat K/L yang mengirimkan data dukung tanpa disertakan dengan bukti pengesahan yang lengkap, seperti halnya tanda tangan ataupun kop surat.
Sementara dari 34 Pemerintah Provinsi, masih terdapat 5 Provinsi yang tidak berpartisipasi, yaitu: Provinsi Lampung, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua. Dan dari 508 Pemerintah Kota/Kabupaten, masih terdapat 66 Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan laporan.
Dalam kesempatan itu, turut hadir baik secara luring dan daring perwakilan Kemekumham, Kemendes PDTT, Kemensos, Kemenkes, Kemendikbud, KemenPPPA, dan Kemenag.
