KEMENKO PMK – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong penguatan ekonomi perawatan (care economy) sebagai bagian penting dalam membangun ketahanan keluarga, mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM), serta meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan.
Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, yang akrab disapa Lisa, dalam sesi talkshow Pemutakhiran Peta Jalan Ekonomi Perawatan Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (22/9/2026).
Lisa menjelaskan, penguatan ekonomi perawatan perlu ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan keluarga karena kebutuhan perawatan hadir sepanjang siklus kehidupan manusia. Mulai dari kehamilan dan kelahiran, masa bayi dan anak, remaja, usia produktif, hingga lanjut usia dan kondisi khusus, setiap tahapan kehidupan memiliki kebutuhan perawatan yang berbeda dan membutuhkan dukungan yang sesuai.
Karena itu, pemenuhan kebutuhan perawatan perlu dilakukan dengan memperhatikan siklus hidup (life cycle) dan berlangsung secara berkesinambungan melalui pendekatan continuum of care. Pendekatan ini memastikan kebutuhan perawatan pada satu tahapan kehidupan tidak berdiri sendiri, tetapi saling terhubung dengan kebutuhan pada tahapan berikutnya.
“Ketahanan keluarga membutuhkan sistem care yang mampu menjawab kebutuhan keluarga secara berkelanjutan sesuai tahapan kehidupan,” ujar Lisa.
Menurut Lisa, pendekatan berbasis siklus hidup juga menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan perawatan tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja. Kebutuhan pada setiap tahapan kehidupan saling berkaitan dan membutuhkan dukungan berbagai sektor serta pemangku kepentingan.
Pemenuhan kebutuhan anak, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan pengasuhan dalam keluarga, tetapi juga membutuhkan dukungan kesehatan, gizi, pendidikan, perlindungan, serta lingkungan yang aman. Demikian pula pada lanjut usia yang membutuhkan dukungan kesehatan, aktivitas sehari-hari, perlindungan sosial, dan dukungan bagi caregiver.
Dalam konteks tersebut, keluarga tetap menjadi pusat perawatan, tetapi tidak dapat berjalan sendiri. Keluarga membutuhkan ekosistem yang kuat dan terintegrasi, mulai dari komunitas dan lingkungan sekitar, penyedia layanan pendidikan dan kesehatan, dunia kerja dan dunia usaha, layanan sosial, hingga pemerintah melalui regulasi, layanan publik, dan perlindungan sosial.
“Keluarga adalah pusat care, tetapi keluarga tidak dapat berjalan sendiri. Karena itu, kita membutuhkan ekosistem yang kuat dan terintegrasi untuk memastikan kebutuhan perawatan dapat dipenuhi secara berkelanjutan,” tegas Lisa.
Untuk membangun ekosistem tersebut, sinergi lintas sektor menjadi penting. Menurut Lisa, pemutakhiran Peta Jalan Ekonomi Perawatan 2026 perlu memperkuat keterhubungan antara kebutuhan keluarga, layanan, data, pembiayaan, dan hasil pembangunan. Dengan demikian, sinergi lintas sektor tidak berhenti pada koordinasi program, tetapi menghasilkan sistem perawatan yang lebih terintegrasi, berkualitas, inklusif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pendekatan berbasis kebutuhan juga perlu mempertimbangkan keragaman kondisi keluarga dan struktur demografi. Setiap keluarga memiliki karakteristik, komposisi anggota, kapasitas, serta kebutuhan yang berbeda. Karena itu, satu data menjadi fondasi penting untuk mengidentifikasi dan memetakan kebutuhan perawatan di berbagai wilayah dan tahapan kehidupan.
Dengan basis data yang terintegrasi, kebijakan, layanan, dan dukungan pembiayaan dapat dirancang secara lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan keluarga. Pada akhirnya, dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi perawatan sekaligus mendukung tumbuh kembang dan kualitas hidup setiap anggota keluarga.
Di sisi lain, penguatan ekonomi perawatan juga memiliki dimensi penting dalam mendorong kesetaraan gender dan meningkatkan partisipasi ekonomi perempuan. Pekerjaan perawatan, khususnya yang tidak berbayar, masih lebih banyak ditanggung perempuan. Kondisi ini dapat membatasi waktu dan kesempatan perempuan untuk bekerja, meningkatkan kapasitas, maupun berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.
Data Sakernas Agustus 2025 menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan sebesar 56,63 persen, sementara TPAK laki-laki mencapai 84,40 persen. Dalam konteks tersebut, penguatan care economy perlu mendorong pembagian tanggung jawab perawatan yang lebih setara antara perempuan dan laki-laki, baik di dalam keluarga maupun melalui dukungan lingkungan kerja, masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.
“Ekonomi perawatan bukan sekadar menyediakan layanan, tetapi juga memastikan pekerjaan perawatan diakui, bebannya dibagi secara lebih adil, serta perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan perekonomian,” jelas Lisa.
Menurut Lisa, pembagian peran perawatan yang lebih setara akan membantu menciptakan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi, tanpa mengurangi pentingnya fungsi perawatan dalam keluarga. Dengan demikian, penguatan ekonomi perawatan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan layanan, tetapi juga dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan keluarga berbagi tanggung jawab perawatan secara lebih adil dan berkelanjutan.
“Pada akhirnya, penguatan ekonomi perawatan harus bermuara pada keluarga yang lebih tangguh, anggota keluarga yang dapat berkembang secara optimal, serta perempuan dan laki-laki yang memiliki kesempatan yang lebih setara untuk berkontribusi dalam pembangunan dan perekonomian,” ujar Lisa.
Pemutakhiran Peta Jalan Ekonomi Perawatan 2026 merupakan bagian dari rangkaian proses multipihak yang melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, serta pemangku kepentingan lainnya untuk menyelaraskan arah kebijakan, sasaran, strategi, indikator, dan rencana aksi Ekonomi Perawatan di Indonesia.
Kegiatan dibuka oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Choiri Fauzi, dan dihadiri ILO Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste, Simrin Singh. Sesi talkshow turut menghadirkan Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih; Senior Specialist on Gender Equality, Non-Discrimination and Inclusion, Decent Work Team ILO, Deepa Bharathi; Direktur Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Nur Hygiawati Rahayu; serta Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Decky Haedar Ulum.
