KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mendorong penguatan kolaborasi dunia usaha dalam penanggulangan bencana melalui inisiatif Satu Aksi (Sinergi Aksi Usaha untuk Ketangguhan Indonesia). Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi yang diselenggarakan di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (14/7/2026).
Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Lilik Kurniawan, serta dihadiri perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Forum Lembaga Usaha Penanggulangan Bencana Indonesia (ForLUPBI), Kamar Entrepreneur Indonesia (KEIND), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), PT PLN (Persero), PT Astra International Tbk, PT Kapal Api Global, Artha Graha Peduli Foundation, dan PT Predikat Tangguh Indonesia. Pembahasan teknis dipandu oleh Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Merry Efriana.
Inisiatif Satu Aksi dirancang sebagai wadah untuk mengintegrasikan kapasitas dan sumber daya dunia usaha ke dalam sistem penanggulangan bencana nasional secara terkoordinasi, efektif, dan berkelanjutan. Melalui inisiatif ini, pemerintah mendorong keterlibatan dunia usaha pada seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.
Dalam arahannya, Deputi Lilik Kurniawan menegaskan bahwa meningkatnya frekuensi dan kompleksitas bencana memerlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha sebagai bagian dari sistem penanggulangan bencana nasional.
"Kita ingin membangun ketangguhan bangsa melalui kolaborasi yang lebih terstruktur dengan dunia usaha. Potensi yang dimiliki sektor swasta, baik sumber daya manusia, logistik, teknologi, maupun jejaring operasional, perlu diintegrasikan agar mampu mendukung upaya penanggulangan bencana secara lebih cepat, efektif, dan berkelanjutan," ujar Lilik.
Sementara itu, Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Merry Efriana, menjelaskan bahwa Satu Aksi dikembangkan sebagai platform kolaborasi untuk mengonsolidasikan kapasitas dunia usaha yang selama ini masih berjalan secara parsial.
"Melalui Satu Aksi, kita membangun mekanisme koordinasi yang memungkinkan pemetaan kapasitas, pertukaran informasi, dan mobilisasi sumber daya secara cepat. Dengan demikian, dukungan dunia usaha dapat tersalurkan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan di lapangan dan memperkuat efektivitas penanganan bencana," ujar Merry.
Dalam rapat tersebut, para peserta membahas pengembangan mekanisme koordinasi, pemetaan kapasitas dunia usaha, serta skema mobilisasi sumber daya yang dapat mendukung penanganan bencana secara lebih terintegrasi.
Rapat koordinasi menghasilkan sejumlah kesepakatan, antara lain pembentukan Tim Satu Aksi untuk menyusun tata kelola konsorsium dunia usaha, pengembangan basis data kapasitas nasional yang mencakup sumber daya manusia, logistik, peralatan, dan teknologi, serta penyusunan mekanisme koordinasi dan mobilisasi sumber daya dunia usaha dalam mendukung seluruh tahapan penanggulangan bencana.
Melalui inisiatif Satu Aksi, Kemenko PMK mendorong terbangunnya kolaborasi yang lebih kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan para pemangku kepentingan lainnya guna memperkuat kapasitas nasional dalam menghadapi bencana serta meningkatkan perlindungan masyarakat dari risiko bencana.
