KEMENKO PMK — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melaksanakan Lokakarya Teknis Pemanfaatan Impact Based Forecasting pada 11–13 Mei 2026 di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Deputi Penanganan Bencana Kemenko PMK, Merry Efriana, serta dihadiri perwakilan kementerian/lembaga terkait, antara lain BNPB, BMKG, BIG, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM/PVMBG, Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial, dan mitra pembangunan.
Lokakarya diselenggarakan sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengembangan sistem peringatan dini bencana berbasis risiko dan dampak guna mendukung penanganan bencana yang lebih antisipatif, terpadu, dan responsif.
Dalam arahannya, Merry menyampaikan bahwa penguatan penanganan bencana memerlukan dukungan sistem peringatan dini yang mampu memberikan informasi secara cepat, tepat, dan dapat ditindaklanjuti oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Penanganan bencana perlu didukung oleh sistem peringatan dini yang tidak hanya menyampaikan potensi bahaya, tetapi juga memberikan gambaran dampak yang mungkin terjadi sehingga langkah antisipasi dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi,” ujar Merry.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas kementerian/lembaga dalam mendukung proses penanganan bencana mulai dari tahap kesiapsiagaan hingga respons darurat.
“Kolaborasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas penanganan bencana, baik dalam penyediaan data dan informasi, analisis risiko, maupun pelaksanaan langkah-langkah penanganan di lapangan,” tambahnya.
Dalam lokakarya tersebut dibahas penguatan peran kementerian/lembaga teknis dalam penyediaan informasi bahaya sesuai kewenangan masing-masing yang menjadi dasar penyusunan peringatan dini bencana berbasis risiko dan dampak. Selain itu, peserta juga membahas pengembangan sistem terintegrasi lintas kementerian/lembaga, penguatan interoperabilitas data sesuai prinsip Satu Data Indonesia, serta mekanisme berbagi pakai data untuk mendukung pengambilan keputusan dalam penanganan bencana.
Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan lokakarya teknis dan kunjungan lapangan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 sebagai bagian dari uji coba implementasi sistem tersebut.
Kemenko PMK akan terus mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga guna mendukung sistem penanganan bencana nasional yang lebih efektif, adaptif, dan antisipatif.
